bvn/sar
PIMPIN RAPAT PARIPURNA – Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi dua wakilnya memimpin rapat paripurna ke-28 untuk mendengarkan LKPJ Gubernur tahun 2025 dan pidato satu tahun kepemimpinannya, Rabu (25/3/2026).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
DPRD Provinsi Bali, Rabu (25/3/2026) menggelar rapat paripurna ke-28. Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali tersebut berisi dua agenda yakni Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, dan Pidato Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahaydnya didampingi Wakil Ketua Wayan Disel Astawa dan Ida Gede Komang Kresna Budi, bersama mayoritas anggota DPRD Provinsi Bali. Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Nyoman Giri Prasta, Forkopimda Bali, perwakilan bupati/walikota se-Bali, sulinggih, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Bali, serta undangan lainnya.
Setelah menyampaikan data kehadiran anggota DPRD Provinsi Bali yang menandakan telah memenuhi syarat kuorum, Dewa Made Mahayadnya memberikan kesempatan penuh kepada Gubernur Bali Wayan Koster untuk menyampaikan LKPJ tahun 2025 sekaligus pidato satu tahun kepemimpinannya. “Kepada yang terhormat Gubernur, waktu dan kesempatan kami persilakan,” ujarnya.
Gubernur pun menuju podium dan mengawali paparan dengan menyampaikan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen. “Pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif 5,82%, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 5,48%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,11%, serta merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 7 tahun terakhir,” ujarnya.
Selain itu, ungkap Gubernur, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,42 persen. “Tingkat pengangguran juga menurun menjadi 1,45 persen,” katanya.
Dari sisi pemerataan ekonomi, Indeks Gini Rasio Bali tercatat sebesar 0,333. “Artinya pendapatan masyarakat semakin merata dan semakin baik, serta lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,363,” jelasnya.
Pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp72,66 juta, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37 dan usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun. Di sektor kesehatan, prevalensi stunting sebesar 7,2 persen. “Merupakan yang terendah secara nasional dan satu-satunya provinsi yang mencapai angka di bawah 10%,” ungkap Gubernur.
Ia menegaskan, capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target. “Pencapaian indikator makro hasil pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik, melampaui target yang direncanakan,” tegasnya.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Gubernur juga memaparkan capaian pembangunan di berbagai sektor prioritas. Di bidang regulasi, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan 10 peraturan daerah strategis, 6 peraturan gubernur, serta sejumlah instruksi dan surat edaran yang mendukung perlindungan budaya, lingkungan, dan penguatan ekonomi daerah.
Di bidang ekonomi riil, Pemprov Bali mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian organik, UMKM, industri lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis terus berjalan, di antaranya pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, serta pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik.
Dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah menargetkan penutupan total TPA Suwung pada tahun 2026 serta menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Di bidang energi, Bali juga mendorong percepatan pemanfaatan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik dan penggunaan PLTS atap.
Selain itu, pembangunan Bali sebagai pulau digital juga terus diperkuat melalui pengembangan infrastruktur teknologi, termasuk Turyapada Tower sebagai pusat konektivitas dan ekonomi baru di Bali Utara.
Gubernur menegaskan, seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” sebagai arah pembangunan jangka panjang. Menurutnya, tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan Bali ke depan.
Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Bali. (sar)
