ist
RAKER – Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Anom Gumanti saat memimpin raker dengan Dinas Pariwisata, Kominfo dan Dinas Perhubungan, Senin (27/9/2021).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Saat ini sejumlah daerah tujuan wisata (DTW) termasuk Kuta dan Nusa Dua masih lengang atau sepi. Karena itu, ganjil-genap belum saatnya diberlakukan. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Anom Gumanti saat rapat kerja dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfo Badung, Senin (27/9/2021).
Raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Anom Gumanti tersebut dihadiri anggota Komisi II lainnya seperti Gusti Ayu Inda Trimafo Yudha, Made Wijaya, Luwir Wiyana, Kadek Setiari, serta Gusti Lanang Umbara. Sementara dari pihak eksekutif hadir Plt. Kadis Pariwisata Cok. Raka Darmawan, Kadis Kominfo Gusti Ngurah Jaya Saputra, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan.
Menurut Anom Gumanti, walau sudah dibuka, objek wisata Kuta belum banyak pengunjung. “Kondisinya masih cukup lengang. Karena itu, kami pikir ganjil-genap perlu perlu diterapkan di Kuta,” tegas politisi PDI Perjuangan asal Kuta tersebut.
Anggota Komisi II lainnya saat raker.
Namun jika nanti kondisinya sudah normal, pengunjung membludak dan kemacetan kembali seperti situasi biasanya, Anom Gumanti sepakat untuk menerapkan ganjil genap. Selain untuk mengurangi kerumunan dan mencegah penyebaran covid-19, tegasnya, ganjil genap diperlukan untuk mengurangi kemacetan.
Hal sama diungkapkan anggota Dewan asal Tanjung Benoa Made Wijaya. Menurutnya, Bali beda dengan wilayah lain seperti Jakarta. Menurut politisi Gerindra ini, ganjil-genap tak cocok diterapkan di objek wisata. Jika dipaksakan, kebijakan ganjil genap ini akan memunculkan lebih banyak konflik dibandingkan keselarasan. “Beda ketika kunjungan membludak, pihak desa adat pun bisa diturunkan untuk melakukan penertiban,” tegas Wijaya yang juga menjabat bendesa adat tersebut.
Demikian juga dengan pendapat Wayan Luwir Wiana, anggota Dewan dari Dapil Kuta Selatan. Untuk saat ini, dia menilai, Bali belum perlu menerapkan ganjil genap. Ketika ini dipaksakan, dia khawatir akan memunculkan masalah. “Ganjil genap belum perlu diterapkan. Namun jika nanti kunjungan membludak, baru adakan evaluasi,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain juga menolak ganjil-genap, anggota Komisi II lainnya Gusti Lanang Umbara lebih banyak menyoroti kesiapan akomodasi maupun DTW dalam mengantisipasi virus varian baru jika pariwisata sudah dibuka untuk wisatawan internasional. Untuk itu, Dinas Pariwisata diminta memiliki langkah-langkah untuk mengecek kesiapan hotel dan DTW dalam rangka menciptakan kepercayaan kepada wisatawan.
Anggota Dewan dari Dapil Petang itu juga meminta Dinas Kominfo untuk memperbaiki sinyal internet di DTW Badung Utara seperti objek wisata Nungnung. “Kami berharap ada kases internet cepat,” harapnya.
Materi lain yang muncul menyangkut CHSE bagi pelaku UMKM khususnya kuliner di wilayah Abiansemal Badung. “Apakah UMKM kuliner saklek dengan CHSE-nya,” tanya anggota Dewan Kadek Setiari.
Plt. Kadis Pariwisata Gusti Ngurah Raka Darmawan dan Komisi II sepakat akan turun ke lapangan untuk mengecek SOP jelang pariwisata dibuka. Pengecekan ke lapangan terkait penerapan aplikasi pedulilindungi, penerapan prokes, dan sebagainya. (sar/bvn)
