Beranda Badung News Gelar Raker lagi, Pansus Matangkan Soal Pengawasan dan Retribusi dari Tenaga Kerja...

Gelar Raker lagi, Pansus Matangkan Soal Pengawasan dan Retribusi dari Tenaga Kerja Asing

ist

RAKER – Ketua Pansus Made Ponda Wirawan didampingi Wayan Loka Astika dan Wayan Edi Sanjaya saat memimpin raker, Senin (13/9/2021).

 

MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –

Pada Senin (13/9/2021), Pansus Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibentuk DPRD Badung kembali menggelar rapat kerja (raker). Raker lebih mematangkan soal pengawasan dan retribusi dari tenaga kerja asing tersebut.

Raker dipimpin Ketua Pansus Made Ponda Wirawan didampingi Wayan Loka Astika dan Wayan Edi Sanjaya serta sejumlah anggota seperti Wayan Sandra dan Komang Tri Ani. Dari pihak eksekutif hadir Kasatpol PP Gusti Agung Ketut Surya Negara, Kadisperinaker IB Oka Dirga, Kabag Hukum dan sejumlah staf ahli.

Ketua Pansus Made Ponda Wirawan di sela-sela rapat pansus di Gedung Dewan, Senin (13/9) menjelaskan, Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini sangat penting mengingat Kabupaten Badung adalah daerah destinasi pariwisata dunia yang tidak lepas dari penggunaan tenaga kerja asing. Saat ini sejumlah hotel dan restoran di gumi keris bahkan banyak yang telah menggunakan jasa TKA ini. Terkait hal itu pihaknya berupaya agar regulasi penggunaan TKA ini jelas dan memberikan retribusi kepada pemerintah daerah.

“Soal tenaga kerja asing ini kita tetap berkoordinasi dengan Provinsi dan pihak Imigrasi. Nanti yang menjadi atensi kita di pemerintah daerah adalah bagaimana monitoring dan evaluasi ini tetap dimasukkan dalam rancangan perda karena itu kewenangan kita di pemerintah daerah khususnya ada di Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk melakukan pembinaan,” ujarnya.

Selain itu pihaknya juga berharap TKA ini memberikan andil pada pendapatan daerah. Sesuai aturan sudah jelas bahwa TKA dikenakan retribusi per orangnya sebesar 100 dolar per bulannya. Perusahaan pengguna TKA ini juga wajib melaporkan ke pemerintah daerah.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Hadiri Upacara Puncak Karya Panca Wali Krama di Pura Luhur Uluwatu

“Soal retribusi ini sudah jelas diatur, yaitu seratus dolar per orang per bulan. Yang melaporkan adalah PT atau perusahaannya, bukan personel orang asing itu sendiri,” kata Ponda.

Kedepan , pihaknya bahkan berharap di Badung akan ada Perda Pengawasan Orang Asing sehingga Pemkab Badung bisa betul-betul mengawasi, apakah orang asing itu hadir untuk berlibur atau bekerja di Kabupaten Badung. “Ke depan kami berharap memiliki perda pengawasan orang asing agar benar-benar bisa mengawasi orang asing itu di Badung bekerja atau berlibur,” terang anggota Komisi I ini.

Sementara terkait isi perda nanti, politisi PDIP asal Mambal, Abiansemal ini, menegaskan lebih menekankan kepada pembinaan. Kemudian, untuk retribusi yang dipungut dari TKA ini harus dimaksimalkan untuk pembinaan tenaga kerja lokal.

“Dalam perda ini yang lebih ditekankan kepada pembinaan dan retribusi. Misalnya, berapa orang (TKA) yang didaftarkan (oleh perusahannnya), kalau sepuluh orang, maka sepuluh orang ini akan dimasukkan dalam sistem, seandainya nanti ada masalah, maka supuluh ini saja yang diberikan pembinaan sesuai kesalahan dalam perpanjangan izin itu,” terangnya.

Lebih lanjut secara detail masalah TKA ini akan diatur dalam bentuk peraturan bupati (perbup). Pihaknya pun berharap adanya perda dan perbup ini bisa benar-benar memperketat penggunaan TKA. “Nanti (perda) akan dijabarkan ke perbup,” ujarnya.

Sementara hasil dari retribusi TKA ini akan dimaksimalkan untuk pembinaan tenaga kerja lokal. “Dalam aturan sudah jelas, retribusi (TKA) digunakan untuk pembinaan tenaga kerja lokal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga menambahkan, perusahaan saat mendaftarkan TKA-nya wajib memberikan pendamping atau membagikan ilmunya kepada tenaga kerja lokal. “Pemanfaatan tenaga asing ini sesungguhnya adalah tenaga kerja asing yang mentransfer ilmunya kepada tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Baca Juga  Pemkot Denpasar "Ngaturang Bhakti" Pujawali di Pura Pengubengan

Selama ini, menurut mantan Kabag Umum Setda Badung ini, transfer knowlage TKA ke tenaga kerja lokal sudah jalan.
“Kalau tidak (transfer knowlage), maka inilah tugas kita membina,” kata Oka Dirga.

Kemudian soal sanksi, Oka Dirga mengaku tidak bisa memberikan sanksi. Namun, akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk memberikan tindakan. “Bila dia melanggar kita tidak ada sanksi, tapi memberi rekomendasi ke pemerintah provinsi untuk menindak,” pungkasnya. (sar/bvn)

Hosting Indonesia