Beranda Another Region News Gelar Rapat Paripurna, DPRD Bali Beri Tanggapan Terhadap Dua Raperda Inisiatif Dewan

Gelar Rapat Paripurna, DPRD Bali Beri Tanggapan Terhadap Dua Raperda Inisiatif Dewan

Hosting Indonesia

bvn/sar

TANGGAPAN – Anggota DPRD Bali I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, menyerahkan tanggapannya kepada Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama saat rapat paripurna, Senin (1/4/2024).

 

DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –

DPRD Bali, Senin (1/4/2024) kembali menggelar rapat paripurna ke-6 masa persidangan I Tahun 2024. Rapat paripurna tersebut mengagendakan tanggapan Dewan terkait pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta Raperda Inisiatif Dewan tentang Pengarusutamaan Gender.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua dan Sekwan Gede Indra Dewa Putra. Hadir juga Pj. Gubernur SM Mahendra Jaya bersama Sekda Dewa Made Indra bersama pimpinan organisasi perangkar daerah (OPD) di lingkup Pemprov Bali, serta ratusan undangan lainnya.

Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Raperda Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender, di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (Soma Pon Pahang), 1 April 2024.

Tanggapan Dewan terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang dibacakan oleh I Kade Darma Susila, SH mengemukakan, Dewan sepakat raperda tersebut dibuat menjadi produk hukum daerah. Tujuannya untuk antara lain memberikan kepastian hukum mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan (BUPP), pelaku usaha, masyarakat dan/atau investor, dan menjadi dasar kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi untuk membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

“Upaya Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada BUPP, pelaku usaha, masyarakat dan/atau investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membebani para pelaku usaha termasuk investor yang mengakibatkan daya saing provinsi dan nasional di bidang investasi belum optimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE, MM yang membacakan Penyampaian Tanggapan Dewan terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), pun menilai, PUG dalam pembangunan daerah di antaranya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di daerah; menciptakan program kegiatan yang responsif gender di lingkungan pemerintah daerah; dan meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Baca Juga  Selain KPPS Perempuan, Banjar Kertasari Peguyangan Siapkan "Door Prize" bagi Pemilih

“Mengenai Raperda Provinsi Bali tentang PUG, untuk dapat dilanjutkan dengan pembahasan dan penajaman dalam rapat gabungan berikutnya, sekali lagi dengan perangkat daerah terkait dan organisasi serta lembaga masyarakat yang peduli dengan kesetaraan gender dan peduli anak,” pungkasnya. (sar)

Hosting Indonesia