bvn/sar
BANTAH DIFISIT – Gubernur Wayan Koster membantah mengenai isu defisit pada APBD Bali 2023 di hadapan rapat paripurna DPRD Bali, Senin (17/7/2023).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Gubernur Bali Wayan Koster membantah tegas isu bahwa APBD Bali tahun 2023 mengalami defisit, apalagi hingga Rp 1,9 triliun. “Tak ada itu defisit,” ujarnya seusai memberi penjelasan terhadap dua raperda yakni penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, di hadapan rapat paripurna DPRD Bali, Senin (17/7/2023).
Gubernur merinci, target pendapatan daerah pada APBD Bali 2023 Rp 6,9 triliun. Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 4,7 triliun lebih dan transfer pusat Rp 2,1 triliun. “Target pendapatan pada APBD Bali 2023 tercatat Rp 6,9 triliun,” tegasnya.
Untuk belanja daerah, ujar Gubernur, tercatat Rp 7,9 triliun yang terdiri atas belanja operasional Rp 4,5 triliun, belanja modal Rp 1,4 triliun, dan transfer ke kabupaten/kota Rp 1,9 triliun. “Ada defisit Rp 1 triliun,” ungkapnya.
Gubernur Koster juga merinci dari target PAD Rp 4,7 triliun, hingga 14 Juli 2023, sudah tercapai Rp 2,388 triliun atau lebih dari 50 persen. Dana ini terbesar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Pendapatan harian, ujarnya, Januari sampai Juni 2023 mencapai Rp 14,5 miliar. Pada Juli 2023 pendapatan harian naik menjadi Rp 16 miliar. Bulan Agustus hingga Desember 2023, tersisa waktu 166 hari. Pendapatan harian Rp 16 miliar dikalikan 166 hari menjadi Rp 2,6 triliun. “PAD sebelumnya Rp 2,388 triliun ditambah Rp 2,6 triliun menjadi Rp 5 triliun. Angka ini jelas melewati PAD yang ditetapkan. Ini masih berpeluang ditambah dari sumber lainnya,” tegasnya.
Selanjutnya, dana transfer dari pusat Rp 2,1 triliun dipastikan bisa diperoleh. Karena itu, PAD yang ditarget Rp 4,7 triliun ditambah dana transfer Rp 2,1 triliun, pendapatan daerah menjadi Rp 6,8 triliun. “Ini pasti,” tegasnya.
Selanjutnya untuk belanja daerah yang dipatok Rp 7,9 triliun, ujar Gubernur Koster, sepanjang sejarah tak pernah bisa tercapai 100 persen. Hal ini karena syarat yang tak terpenuhi atau kondisi lingkungan dan pengaruh lainnya. “Belanja daerah secara riil mencapai 90-95 persen atau setara Rp 7,1 triliun hingga Rp 7,5 triliun,” katanya.
Jika belanja daerah seperti ini, katanya, APBD Bali 2023 hanya defisit antara Rp 300 miliar sampai Rp 700 miliar. Untuk mengatasi defisit ini, Gubernur menyatakan dari skema loan dari RS Bali Mandara, melakukan efisiensi untuk program yang nonprioritas. “Kami pastikan difisit ini akan tertanggulangi di bulan Desember,” katanya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menunjukkan satu peluang pendapatan lain yakni dari lahan Pemprov Bali yang dikelola BTDC di Nusa Dua. Nilai sewa per tahun menjadi Rp 51 miliar. “Dalam masa kontrak, Pemprov Bali akan mendapatkan tambahan pendapatan Rp 830 miliar,” katanya.
Dengan data ini, Gubernur memastikan takkan ada defisit dalam APBD Bali 2023. “Darimana itu defisit, gak ada itu,” tegas Gubernur Wayan Koster di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Bali serta ratusan undangan lainnya. (sar)
