Beranda Badung News Kadis Perinaker Badung: Tak Ada Penangguhan, UMK Badung 2024 Wajib Dilaksanakan

Kadis Perinaker Badung: Tak Ada Penangguhan, UMK Badung 2024 Wajib Dilaksanakan

Hosting Indonesia

bvn/sar

Kadis Perinaker Badung Putu Eka Merthawan.

 

MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –

Upah minimum kabupaten (UMK) Badung tahun 2024 ditetapkan Rp 3.318.628 atau naik 4,89 persen dibandingkan UMK tahun 2023. Sesuai amanah UU Cipta Kerja, UMK baru ini berlaku mulai 1 Januari 2024 dan tidak ada penangguhan. Hal itu diungkapkan Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Putu Eka Merthawan saat ditemui di kantornya, Rabu (6/12/2023).

Jumlah UMK ini, tegasnya, tentu sudah disesuaikan dengan keadaan saat ini. “Kami dari Pemkab Badung berharap kepada seluruh pengusaha untuk tertib atas kenaikan UMK ini. UMK ini berlaku khusus kepada tenaga kerja yang baru dengan asumsi 0-1 tahun,” tegasnya lagi.

Bagaimana dengan tenaga kerja yang telah memiliki masa kerja di atas satu tahun? Hal ini, menurut Eka Merthawan, ada di wilayah internal pengusaha untuk bisa menghargai tenaga kerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun tersebut. Ini, katanya, bukan kewenangan kabupaten.

Jika terjadi permasalahan di lapangan, UMK tidak diterapkan pihaknya akan melakukan pembinaan. “Jika ada permasalahan di lapangan sampaikan kepada kami, jangan anarkis, karena anarkis tersebut akan merugikan semua pihak khususnya pekerja pariwisata karena tamu tidak akan nyaman datang ke Bali,” tegasnya.

Jika masih terjadi permasalahan setelah dibina, ungkap Eka Merthawan, pihaknya akan menyerahkan kepada Provinsi Bali yang menangani secara resmi menyangkut pengawasan. Dia berharap hal itu tak sampai terjadi. Antara pengusaha dan pekerja duduk bersama untuk bisa membicarakan secara adil dan bijaksana agar konsepnya UMK Jayanthi, pengusaha menang tetapi tidak merugikan pihak pekerja.

Pada kesempatan itu, dia merinci bahwa kenaikan UMK Badung 2024 sudah melalui proses rapat khusus Dewan Pengupahan Kabupaten Badung sesuai dengan aturan yang berlaku. Dewan Pengupahan terdiri atas empat unsur utama yakni unsur akademisi, unsur perangkat daerah, unsur pekerja melalui Serikat Pekerja dan unsur pengusaha lewat Apindo.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Kembali Raih Penghargaan Kota Peduli HAM Enam Kali Berturut-turut

Rapat yang digelar beberapa waktu lalu, katanya, berjalan cukup alot. “Kita menampung aspirasi komponen pekerja, pengusaha, dan juga dimediasi oleh OPD maupun akademisi. Kami sepakat untuk membuat dasar penetapan yang bertumpu kepada rumus sebagaimana diterapkan,” tegasnya.

Indikator terukurnya adalah inflasi Badung sekitar 4 persen dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 9 persen. Itulah dasar utama membuat kesepakatan bersama antara pekerja, pengusaha, akademisi, maupun OPD. “Dari kenaikan tersebut diperoleh persentase kenaikan dari tahun lalu 4,89 persen, ekuivalen rupiahnya Rp 154.000 dengan UMK 2024 yaitu Rp 3.318.628,” katanya.

Ini sesuai dengan rumus nilai alpa yang diterapkan, yaitu 0,25. Sementara UMK tahun 2023 sebesar Rp 3.163.837. Dengan adanya kenaikan ini, ungkapnya, pihaknya berharap kepada seluruh pengusaha, seluruh pekerja, untuk memaklumi karena ini merupakan amanah UU Cipta Kerja.

Dengan adanya kenaikan UMK ini, Eka Merthawan berharap, pekerja bisa meningkatkan kinerja, kompetensi, dan Pemkab Badung pun tidak tinggal diam. “Bupati tahun ini memberikan sertifikasi pekerja pariwisata gratis dengan inovasi yang dimiliki yaitu Inovasi Si Paten yakni Sertifikasi Pekerja Priwisata Kompeten. Jadi itulah kompensasi daripada jika kita bagus akan ditangani. Tahun 2024 jumlah akan bertambah lagi,” katanya lagi.

Dia berharap lagi, jika terjadi permasalahan hukum hubungan industrial ya bisa diselesaikan secara damai atau musyawarah mufakat. Tidak usah gontok-gontokan karena itu akan merugikan kita sendiri. “Kami Disperinaker khususnya tim mediator siap menjadi penengah untuk hal-hal yang bersifat hukum ketenagakerjaan. Semoga UMK ini menjadi titik awal bangkitnya pariwisata Bali,” katanya sembari menambahkan, pihaknya membentuk tim pemantau UMK kepada 6.967 pengusaha wajib UMK di Badung. (sar)

Hosting Indonesia