bvn/sar
TERIMA BMPS BADUNG – Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima pengurus BPMS serta puluhan anggotanya di ruang Rapim, Jumat (14/4/2023).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Jumat (14/4/2023) menerima rombongan pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung. Rombongan BPMS yang diketuai Wayan Retha tersebut mengeluhkan dan meminta jalan keluar terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Rombongan BMPS yang diikuti Sekretaris Umum Putu Yogi Pratama dan pengurus lain seperti Gede Putra Wijaya serta puluhan anggotanya, juga menghadirkan Ketua PGRI Badung I Wayan Tur Adnyana. Mereka diterima di ruang rapat pimpinan (rapim) DPRD Badung.
Ketua BMPS Badung Wayan Retha mengungkapkan, BMPS merupakan mitra dan aset pemerintah. “Karena mitra, BMPS harus disayangi oleh pemerintah, termasuk diberikan perhatian terkait PPDB sehingga perguruan swasta tetap bisa eksis,” tegasnya.
Karena orientasi masyarakat sekolah di negeri gratis, tegasnya, masyarakat berbondong-bondong untuk bisa diterima di sekolah negeri. Dia pun menyampaikan pernah kehilangan calon siswanya hingga 300 orang padahal mereka sudah menerima pakaian seragam. “300 dari 700 calon siswa kami menghilang walaupun mereka sudah menerima seragam sekolah,” ujar mantan Kadis Pendidikan dan Olah Raga, Kadis Koperasi dan UMKM, serta Kadis Kebakaran Badung tersebut.
Untuk itu, Wayan Retha yang juga mantan anggota DPRD Badung tersebut meminta pemerintah untuk menjalankan kewajaran dan etika serta memikirkan keberadaan sekolah swasta. “Kami minta pemerintah juga memperhatikan kami sekolah swasta,” ujarnya.
Ditemui usai menerima BMPS Badung, Ketua DPRD Badung Putu Parwata tak menampik bahwa kehadiran BMPS Badung untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang ada. Kehadiran mereka sebagai sekolah swasta yang dalam hal ini selalu mengalami kesulitan setiap tahunnya. “Ini masalah klasik setiap tahun mereka tidak mendapatkan murid yang optimal dan banyak siswa yang lari ke sekolah negeri,” katanya.
Karena itu, kata Parwata, BPMS menyampaikan bagaimana caranya supaya sekolah swasta juga menjadi perhatian daripada pemerintah. Sekolah swasta ini, katanya, merupakan pionir untuk mendorong pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Mereka menyampaikan bagaimana cara pemerintah untuk bisa masuk memberikan bantuan,” tegasnya.
Ada beberapa catatan yang pihaknya sampaikan. Prinsipnya pemerintah berkeadilan, memberikan bantuan kepada negeri dan swasta dalam hal ini sama. Bagaimana swasta ini tetap bisa didorong. “Karena itu, kami meminta kepada pemerintah dalam hal ini Bupati bersama Dinas Pendidikan dan Olahraga agar memperhatikan, membantu dari operasional, sarana prasarana sekolah swasta sesuai dengan kebutuhannya,” tegasnya lagi.
Selanjutnya, Parwata juga ingin mendapatkan data yang jelas supaya gampang memfasilitasinya. Data itu adalah data kluster baik kluster guru, kluster siswa, dan kluster sarana prasarana lainnya. “Dengan demikian rumah besarnya bisa kita jadikan acuan untuk mendorong pemerintah memberikan fasilitas. Karena apa? Seperti kita ketahui bahwa pendidikan hal yang mandatori, yang wajib memang menjadi perhatian pemerintah baik menggunakan APBD kabupaten maupun bagaimana desa ikut berperan aktif dalam hal ini,” ungkapnya sembari berharap, kluster ini bisa segera dibuat untuk bisa memfasilitasi sekolah swasta.
Ditanya kemungkinan sekolah gratis di swasta, Parwata menyatakan, kemungkinan itu ada. Sepanjang nanti klusternya jelas sehingga sekolah swasta sama dengan negeri.
Ditanya lagi soal apakah sebelumnya tidak ada bantuan untuk sekolah swasta, Parwata menyatakan sudah ada. Akan tetapi bantuan tersebut tidak dalam kluster. Apa yang menjadi kebutuhannya kalau fisik, fisik dibantu. Kemudian APBD pun digunakan untuk bantuan operasional sekolah (BOS). BOS APBD ada untuk SMP dan SD. “Mudah-mudahan bulan ini, kluster ini bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan kita akan coba melakukan penyelarasan di APBD 2024,” tegasnya. (sar)
