bvn/sar
TOLAK GABUNG – Ketua DPD II Golkar Badung Wayan Suyasa saat memberikan keterangan pers menolak penggabungan dapil Abiansemal dan Petang, Rabu (30/11/2022).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Badung didampingi Pengurus Kecamatan (PK) se-Badung menolak keinginan KPU untuk menggabungkan kembali daerah pemilihan (dapil) Abiansemal dan Petang. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Badung Wayan Suyasa, S.H. kepada sejumlah media, Rabu (30/11/2022).
Pada kesempatan tersebut, Wayan Suyasa yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Badung tersebut didampingi anggota Fraksi Partai Golkar Badung seperti Gusti Ngurah Saskara, Nyoman Karyana, Nyoman Suka serta PK se-Badung. “Prinsipnya kami Partai Golkar menolak wacana penyatuan kembali Dapil Abiansemal dan Petang,” tegas Wayan Suyasa.
Suyasa merinci, sekitar seminggu yang lalu, KPU memanggil seluruh partai politik untuk mensosialisasikan PKPU No.6 terkait kemungkinan adanya penggabungan Dapil Petang dan Abiansemal dari 45 kursi yang sudah ditetapkan oleh KPU. “Pada intinya, kami dari Partai Golkar menolak penggabungan itu karena bagaimana pun secara filosofi dan masyarakat secara keseluruhan sudah menerima pemisahan dapil tersebut dan kenyataannya sudah berjalan dengan baik. Ini juga untuk menghormati masing-masing wilayah dan menghargai representasi masyarakat melalui wilayah masing-masing,” ujarnya.
Dengan begitu, apa yang sudah berlangsung baik selama ini perlu dipertahankan. Bagaimana pun dalam konteks kemasyarakatan, tegasnya, tidak mungkin wilayah Abiansemal nyambung representasinya dengan Petang. Begitu juga sebaliknya. Dengan begitu pada intinya Partai Golkar menolak penggabungan dapil Abiansemal dan Petang tersebut.
Pengurus Partai Golkar berkumpul di ruang Wakil Ketua I DPRD Badung tersebut, katanya, karena ada pernyataan tertulis yang harus disetor ke KPU untuk menguatkan hal tersebut baik dari partai politik maupun dari masyarakat. “Hal yang sudah bagus terlaksana dan sudah disepakati oleh partai politik sebelumnya yakni ada 6 dapil yang merupakan reperentasi masyarakat di Badung perlu dipertahankan,” ujarnya.
