Beranda Another Region News Kontribusi ke Desa Adat Harus dengan Regulasi Bukan Kebijaksanaan, Calon Anggota DPD...

Kontribusi ke Desa Adat Harus dengan Regulasi Bukan Kebijaksanaan, Calon Anggota DPD RI JMW Hadiri HUT Ke-3 Pandu

Hosting Indonesia

bvn/sar

Calon anggota DPD RI Ketut Wisna hadiri HUT ke-3 Pandu, Jumat (22/12/2023).

 

DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –

Calon anggota DPD RI I Ketut Wisna, ST, MM yang dikenal dengan sebutan JMW, Jumat (22/12/2023) menghadiri HUT ke-3 Paiketan Wartawan Hindu (Pandu) di salah satu rumah makan di bilangan Peguyangan. Selain diisi dengan pemotongan tumpeng, acara juga diisi dengan penyampaian sejumlah visi misi JMW ketika sukses menjadi anggota DPD RI.

Hadir pada acara tersebut, Ketua Pandu Wayan Gede Sumida, Sekretaris Nyoman Sunaya, dan Bendahara Gusti Ngurah. Acara juga dihadiri puluhan anggota Pandu baik dari kalangan media cetak, elektronik maupun media online.

Saat ditanya apa kebutuhan Bali yang urgen yang akan diperjuangkan di pusat, JMW menyatakan, Bali eksis karena adat, agama dan budaya. “Karena itu, undur-unsur pendukung Bali ini harus diperkuat,” tegasnya.

Bali, menurutnya, perlu perlakuan khusus melalui sejumlah regulasi. Regulasi yang sudah diturunkan dan diperjuangkan melalui perda, kemudian UU Provinsi Bali ini, diharapkan ada realisasinya. “Ini yang perlu dijaga, salah satunya dalam hal yang sekarang ini, mungkin tidak banyak yang tahu, terkait bantuan Pemprov Bali terhadap desa adat,” katanya.

Sekarang ada dana semesta berencana dari Pemprov Bali. Masing-masing desa adat mendapat Rp 300 juta, ini sebenarnya sangat kecil. Sekarang tahun 2023 ini, hanya diberikan Rp 200 juta karena tidak ada anggaran. “Ini sangat miris dalam hal keserisusan pemerindah daerah membantu desa adat,” katanya.

JMW pun mengaku langsung meminta kepada Pj. Gubernur untuk merealisasikan dana tersebut karena sangat dibutuhkan oleh desa adat. “Desa adat ini melaksanakan tatanan pariwisata berbasis adat budaya ini. Dari dulu desa adat melakukannya tanpa pamrih. Sekarang ketika ada income, minimal perhatianlah. Itu salah satunya yang kita ingin perjuangkan. Bagaimana pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan kontribusi yang jelas kepada desa adat,” tegasnya.

Baca Juga  Gelar Rapat Pengurus, Sekda Adi Arnawa Dorong FKUB Badung Berperan Dalam Penanganan Covid-19

Kontribusi ini, tegasnya, jangan berupa kebijaksanaan. Akan tetapi, berikan kontribusi berdasarkan regulasi yang jelas. Misalnya, ke depannya justru bukan hanya Rp 300 juta, tetapi lebih besar.

Saat ditanya, apakah hal ini bisa diperjuangkan di pusat? JMW menyatakan, kalau ada UU Provinsi Bali ini justru APBN bisa masuk untuk desa adat. Kalau kita bicara tentang khusus, berarti kita juga mempunyai sistem khusus di Bali. Penataan Bali ini melalui desa adat.

Pada kesempatan itu, JMW juga menegaskan terkait keberadaan Majelis Desa Adat (MDA). MDA adalah paiketan, forum, atau perkumpulan dari desa adat. “MDA ini bukan atasan desa adat karena dinilai terlalu mendoktrin dan sering terjadi ‘kekacauan-kekacauan’ di bawah. Pembinaan yang utama dilakukan,” katanya.

Menurutnya, pembinaan-pembinaan harus diperbanyak. “Bukan artinya MDA selaku atasan mengatur desa adat, itu salah. Desa adat punya otoritas masing-masing, wilayah masing-masing, dan krama masing-masing. MDA sebagai fasilitator untuk menjembatani pembinaan atau ke pemerintah pusat bekerja sama dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA),” katanya. (sar)

 

 

Hosting Indonesia