hmden
SIDANG PARIPURNA – Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana saat mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Denpasar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (25/4).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar IV masa persidangan I dengan agenda penyampaian Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2021 digelar Senin (25/4). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini turut dihadiri Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana saat mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Denpasar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (25/4).
Tampak hadir secara langsung dan virtual, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, I Made Mulyawan Arya dan AA Ketut Asmara Putra serta anggota DPRD Kota Denpasar. Selain itu, turut hadir Forkopimda Kota Denpasar.
Dalam pidato pengantarnya, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi covid-19 yang melanda dunia dari awal tahun 2020 sangat berimbas pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Denpasar.
“Terhadap capaian ini diharapkan pada tahun 2022 ini sudah mengalami perbaikan yang signifikan, melalui program pembangunan yang sedang kita laksanakan dan didukung dengan kebijakan telah diizinkannya wisatawan mancanegara datang langsung ke Bali. Saya berharap di tahun 2022 ini Kota Denpasar sudah pulih dari dampak pandemi covid-19,” jelasnya
Terkait dengan upaya menjaga daya beli masyarakat, Jaya Negara mengatakan, Pemkot Denpasar terus berupaya mengendalikan kenaikan harga terutama bahan pokok. Namun, belum pulihnya perekonomian yang mengakibatkan supply dan demand menyebabkan adanya inflasi.
Lebih lanjut dikatakan, perkembangan pembangunan di sektor pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari 11,47 tahun di tahun 2020 menjadi 11,48 tahun ditahun 2021. Sedangkan harapan lama sekolah mengalami peningkatan dari 14,00 tahun di tahun 2020 menjadi 14,09 tahun di tahun 2021.
Selanjutnya, capaian pembangunan di sektor kesehatan dapat dilihat dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup penduduk yang lahir di tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 angka harapan hidup sebesar 74,82 tahun meningkat menjadi 74,93 tahun ditahun 2021.
“Seperti halnya sektor pendidikan, peningkatan aksesibilitas terhadap sarana kesehatan khususnya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) perlu lebih ditingkatkan sehingga rasio tingkat keterlayanan penduduk pada puskesmas menjadi lebih baik. Capaian pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Denpasar telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Ditambahkan Jaya Negara, untuk melihat tahap kemajuan pembangunan dapat dilihat dari pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). IPM menggambarkan keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk dan juga menggambarkan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 83,93 ditahun 2020 menjadi 84,03 di tahun 2021.
“Mudah-mudahan upaya peningkatan aksesibilitas yang telah dan akan dilakukan di sektor pendidikan dan kesehatan, dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM kedepan,” ujarnya.
Dikatakanya, Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota Denpasar menganggarkan dana untuk pencegahan penyebaran dan penanganan covid-19 Rp 131.091.254.613 dan terealisasi Rp 99.826.715.867 atau 76,15 %. Untuk pendapatan daerah ditargetkan Rp 1.900.322.351.666 dengan realisasi mencapai Rp 1.996.441.141.259,54 atau mencapai 105,06%.
Sedangkan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial serta fasilitas umum. Karenanya, alokasi anggaran belanja daerah pada setiap perangkat daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, belanja yang direncanakan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2.204.424.453.487,00 dengan realisasi mencapai Rp 1.925.696.066.384,40 atau 87,36%. Sedangkan mengenai pembiayaan daerah penerimaannya direncanakan Rp 304.102.101.824,00 dengan realisasi Rp 307.602.101.822,00 atau 101,15%. Demikian pula halnya dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan Rp 8.699.952.688,00 dengan realisasinya Rp 8.699.952.688,00 atau 100%. (gie/hmden)
