ist
RAKER – Suasana raker antara Komisi III DPRD Badung dengan Bapenda Badung, Rabu (5/5/2021).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Komisi III DPRD Badung, Rabu (5/5/2021) menggelar rapat kerja (raker) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung. Salah satu topik yang dibahas menyangkut terjun bebasnya pendapatan Badung, atau realisasi pendapatan daerah jauh di bawah target.
Raker dipimpin Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata didampingi Wakilnya Nyoman Satria serta anggotanya yakni Wayan Sandra, Komang Tri Ani, Made Suryananda Pramana, Nyoman Graha Wicaksana, Gusti Ngurah Saskara, Made Retha, dan Made Yudana. Kepala Bapenda Made Sutama didampingi dua pejabat lainnya hadir dalam raker tersebut.
Saat membuka raker, Alit Yandinata meminta data pendapatan pada 2021 ini. Apa saja yang tak mencapai target, selanjutnya buat poin-poin skala prioritas untuk mendapatkan langkah-langkah segera.
Selanjutnya Kepala Bapenda Made Sutama memaparkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga bulan April 2021. Akibat pandemi, menurutnya, PAD Badung sangat drop. Target tahun 2021 ditetapkan Rp 2,8 triliun hingga empat bulan 2021 baru terealisasi Rp 286 miliar yang berasal dari pajak hotel, restoran, pajak penerangan jalan (PPJ), dan BPHTB.
Dengan potret pendapatan seperti ini, Sutama akan merancang pendapatan di perubahan pada 2021 tidak lebih dari Rp 1,3 triliun. Rinciannya pajak daerah ditarget Rp986 miliar, retribusi Rp 49 miliar, pengelolaan kekayaan daerah Rp224 miliar, lain-lain pendapatan yang sah ditarget Rp119 miliar.
Dalam kondisi sekarang, katanya, BPHTB justru merupakan primadona pendapatan Badung. Dari target Rp300 miliar pada 2021, saat ini sudah tercapai Rp 103 miliar. Sementara piutang pajak, kata Sutama, saat ini tercatat Rp781 miliar. Sebagian kecil bisa ditagih sementara yang lain masih dalam pengawasan kurator.
Upaya yang dilakukan terhadap piutang ini, ujar Sutama, ada dua hal yakni aktif dan pasif. Pihaknya tetap mengeluarkan tagihan (STP) setiap bulannya, sementara upaya lainnya bekerja sama dengan pihak Kejaksaan.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, kata Sutama, pihaknya tetap mendata wajib pajak baru serta melakukan pengawasan terhadap WP yang sudah ada. “Jangan sampai mereka beroperasi tetapi tetap menyatakan tutup,” katanya.
Mendapat data seperti itu, Nyoman Satria mempertanyakan langkah-langkah yang akan diambil Bapenda untuk meningkatkan pendapatan. “Bagaimana dengan potensi yang ada? Apakah sudah maksimal,” ujarnya menyebut pajak bumi dan bangunan untuk tak digratiskan sehingga mampu menambah PAD Badung.
Selanjutnya, Satria meminta penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) untuk mendongkrak pendapatan BPHTB Badung yang saat ini menjadi primadona. “Jika NJOP terlalu tinggi, masyarakat enggan melakukan transaksi,” ujar anggota Dewan dari Dapil Mengwi tersebut.
Anggota lainnya Wayan Sandra mengaku degdegan dengan pendapatan seperti di atas. Jangankan untuk membangun, untuk membayar gaji saja dipastikan tidak bisa. Karena itu, Sandra minta Bapenda tegas, apakah piutang pajak bisa ditagih atau tidak. Selanjutnya, dia mengungkapkan ada vila-vila yang saat ini tetap ada tamunya. “Di Tibubeneng saja ada setidaknya 200 vila. Ini harus dicek apakah bayar pajak atau tidak,” ujarnya.
Sementara anggota lainnya Graha Wicaksana membawa aspirasi industri khususnya hotel di saat pandemi. Apakah ada stimulus-stimulus untuk pengusaha hotel seperti pengurangan pembayaran PBB dan yang lainnya.
Made Retha berharap penyesuaian NJOP dilakukan secara bijaksana. Menurutnya, jangan sampai karena NJOP terlalu rendah, tanah-tanah masyarakat menjadi objek spekulan tanah. Terkait pajak, dia mengusulkan agar bisa online pajak yang bisa dipantau setiap saat.
Anggota lainnya GN Saskara mengusulkan penggenjotan BPHTB dengan menurunkan NJOP. Sementara Komang Tri Ani meminta ada perjanjian khususnya dengan penunggak pajak. Untuk menggenjot pendapatan, Tri Ani mengusulkan pelaku industri menyasar tamu domestik dan lokal dengan promo-promo khusus seperti dilakukan kabupaten lainnya di Bali.
Editor N. Sarmawa
