ist
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Gede Suardika.
MANGUPURA (BALIVIRAL NEWS) –
Pendapatan daerah yang dirancang lebih kecil dibandingkan belanja daerah menjadi sorotan Fraksi Partai Golkar DPRD Badung. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Badung untuk mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang ada, Selasa (18/8/2020).
Rapat paripurna DPRD Badung dipimpin Ketua DPRD Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., didampingi dua wakilnya Wayan Suyasa, S.H., dan Made Sunarta, Sekwan IGA Made Wardika, serta 34 anggotanya yang hadir. Rapat juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bersama Wabup Ketut Suiasa, Sekda Wayan Adi Arnawa, pimpinan OPD serta undangan lainnya.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Gede Suardika menyatakan, pendapatan daerah pada APBD perubahan 2020 dirancang Rp 3,58 triliun. Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,7 triliun, dana perimbangan dirancang Rp 563,7 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp318,8 miliar.
Sementara menurut fraksi dikomando oleh GN Saskara ini, belanja daerah dirancang Rp 3,86 triliun. Belanja daerah ini terdiri atas belanja tidak langsung Rp 2,04 triliun serta belanja langsung Rp 1,81 triliun.
Menurut Suardika, komposisi pendapatan daerah yang dirancang lebih kecil dibandingkan belanja daerah, akan tetap memunculkan selisih negatif atau defisit. “Hal ini akan berdampak pada rancangan program kegiatan yang kemungkinan akan terasionalisasi jika pendapatan tidak tercapai dan tidak mampu melampaui belanja daerah,” ujar politisi Nasdem asal Abiansemal tersebut.
Untuk itu, Fraksi Golkar yang terdiri atas 8 anggota ini berpandangan bahwa rancangan belanja daerah pada APBD Perubahan tahun 2020 minimal sama atau dirancang lebih kecil dari rancangan pendapatan daerah.
Mencermati realisasi ekonomi Bali pada triwulan I yang mengalami kontraksi -1,14 persen, dan untuk triwulan II diproyeksi terkontraksi lebih dalam, maka asumsi dasar ekonomi makro daerah yang digunakan untuk menyusun APBD Perubahan Badung 2020 yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi diasumsikan-0,5 persen, serta asumsi menurunnya jumlah kunjungan wisatawan serta kebijakan tak memungut PHR, fraksi ini berpandangan bahwa pendapatan daerah yang dirancang pada APBD perubahan 2020 belum menunjukkan angka realistis. Fraksi Golkar mengestimasi pendapatan daerah yang realistis hanya Rp 2,4 triliun.
Dua hal lain yang disorot adalah alokasi anggaran yang dikelola Dinas Kebudayaan sebesar Rp 93,8 miliar khususnya untuk sasaran upacara agama. Besarnya alokasi anggaran ini justru kontradiktif dengan imbauan Bupati Badung tentang pelaksanaan upacara Panca Yadnya yang memberikan imbauan agar upacara digelar sederhana dan tidak melibatkan banyak orang.
Satu lagi yang menjadi sorotannya adalah anggaran untuk Dinas Pariwisata justru sangat rendah yakni hanya Rp12,6 miliar. Sektor pariwisata, menurut Fraksi Golkar, sangat kontradiktif dengan kebijakan umum anggaran. “Justru trigger pendapatan anggarannya sangat kecil, padahal inovasi kepariwisataan misalnya peningkatan SDM kepariwisataan maupun promosi bisa dilakukan dengan cara online, webinar dan lain-lain, Karena itu, Fraksi Golkar minta anggaran kepariwisataan agar ditingkatkan.
Editor N. Sarmawa
