Ketut Suiasa
MANGUPURA (BISNIS BALI) _
Kebijakan pemerintah pusat menyetop pungutan pajak hotel dan restoran (PHR) selama enam bulan direspons oleh Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa. Orang nomor dua Badung ini menyatakan tidak pada posisi menolak, namun pemerintah pusat harus mengkaji ulang kebijakan tersebut, sehingga Badung juga mendapat ‘hak’ yang proporsional.
Suiasa, Kamis (27/2) mengatakan, pihaknya perlu berkomunikasi dengan pelaku pariwisata. Belum lagi dampak kepada pelayanan masyarakat. “Saya harus mengkomunikasikan dengan pelaku industri pariwisata. Karena kami harus jelaskan pula dampak dari kebijakan itu. Tentu kemampuan kami dari segi kebijakan fiskal di daerah akan sangat rendah. Kalau ini sangat rendah, konsekuansinya kan juga ke masyarakat yang tidak dapat kami layani secara maksimal, sebagaimana didapatkan selama ini,” ungkapnya.
Dampak kebijakan ini, lanjut Suiasa bukan dalam hal kemunduran pembangunan infrastruktur, tetapi lebih jauh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sebab selama kepemimpinannya mendampingi Bupati Giri Prasta, banyak terobosan yang dilakukan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya pendidikan dan kesehatan gratis.
Pemerintah kata mantan Wakil Ketua DPRD Badung ini sifatnya regulatif, mediator, fasilitator, dan eksekutor dari segi aturan. Nah, kalau hal ini sampai berdampak ke layanan kepada masyarakat itu, ini akan menimbulkan dampak sosial terlalu tinggi.
Pihaknya saat ini tengah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kebijakan ini menurutnya sangat tidak proporsional terhadap Badung. Sebab pemerintah pusat telah menetapkan Badung sebagai daerah otonom yang celah fiskalnya negatif. “Akibat ditetapkan seperti itu, maka bantuan fiskal dari APBN juga sangat rendah. Artinya sangat sedikit kita diberikan dana perimbangan. Kalau kebijakan ini dilakukan, artinya Badung sudah jatuh tertimpa tangga. Atau bisa jadi diinjak pula nanti itu,” bebernya.
#humasbadung
Editor Devi Karuna
