Beranda Badung News Penutupan Sidang Paripurna, DPRD Badung Sepakati Penetapan 4 Ranperda dan Dokumen KUA...

Penutupan Sidang Paripurna, DPRD Badung Sepakati Penetapan 4 Ranperda dan Dokumen KUA PPAS 2024

bvn/r

EMPAT RANPERDA – DPRD Badung dan Bupati Badung menyepakati 4 ranperda dan dokumen KUA-PPAS 2024 yang ditetapkan menjadi perda di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III DPRD Badung, Selasa, 25 Juli 2023.

 

MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –

DPRD Kabupaten Badung melakukan penutupan Sidang Paripurna Masa Sidang Kedua di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III DPRD Badung, Selasa, 25 Juli 2023. Penutupan Sidang Paripurna Masa Sidang Kedua DPRD Kabupaten Badung dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta beserta seluruh anggota DPRD Badung.

Turut hadir, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang didampingi Sekda Badung Wayan Adi Arnawa dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung serta para undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Putu Parwata menyampaikan, penutupan Sidang Paripurna Masa Sidang Kedua DPRD Kabupaten Badung tahun 2023 mengagendakan pengambilan keputusan terhadap 4 rancangan peraturan daerah atau raperda dan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024.

Disebutkan, adapun 4 ranperda tersebut meliputi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dilanjutkan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Kerjasama Daerah dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung tahun 2023-2043 serta Raperda tentang Inovasi Daerah. “Hari ini adalah sidang paripurna tentang penetapan 4 ranperda ditambah dengan dokumen KUA-PPAS 2024,” terangnya.

Berdasarkan keputusan di DPRD Badung, pihaknya menyepakati, bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 disahkan untuk dijadikan Perda atau Peraturan Daerah. Untuk 4 dokumen ranperda lainnya, juga telah disepakati bersama, yang salah satunya adalah Raperda tentang Inovasi Daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda.

Baca Juga  Medali Emas di Tangan, Mahasiswi FTP Unud Rebut Piala Gubernur di Kejuaraan Perisai Diri

“Karena, nanti dari sini akan berkembang bagaimana masing-masing masyarakat, termasuk DPRD dan pemerintah melakukan inovasi untuk kemajuan Badung ke depan,” paparnya.

Oleh karena itu, DPRD Badung terus mendorong inovasi daerah. Pihaknya mempercepat Kebijakan Umum Anggaran dan Pelaporan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS tahun 2024 supaya diberikan ruang pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat sedetail mungkin. “Kita bersama-sama mempunyai keyakinan, bahwa pendapatan daerah adalah Rp 7,5 triliun dan APBD Badung tahun 2024 kita sepakat merancang Rp 8,3 trilyun lebih,” sebutnya.

Oleh karena meningkatnya besar atau tambahan pendapatannya melonjak, lanjutnya, DPRD Badung memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 lebih awal.

Terkait tidak di dalam sidang paripurna, lebih lanjut Putu Parwata menerangkan, ruang dan mekanismenya adalah rapat paripurna intern yang menetapkan masalah hibah yang dimohonkan oleh Kota Denpasar. “Jadi, ada beberapa pertimbangan yang tentunya menyangkut sosial, ekonomi masyarakat Kabupaten Badung dan kebijakan-kebijakan yang kita harus lakukan demi kepentingan Badung ke depannya,” tambahnya.

Oleh karena itu, diharapkan Badung ini mampu mempunyai satu nilai lebih dari aset yang dimilikinya dan dikelola secara profesional sehingga keberlangsungan dari kehidupan masyarakat Badung dari segi pendapatan dan lain sebagainya akan bisa menjadi andalan Badung.

“Karena itu, seluruh aset Badung harus ditata dan sepakat dari kawan-kawan Dewan semuanya, termasuk alat kelengkapan Dewan dan fraksi-fraksi sepakat mengelola aset ini dengan sebaik-baiknya. Jadi, itu yang diputuskan dalam sidang paripurna kemarin sebagai rekomendasi kita kepada Pemerintah Kabupaten Badung,” pungkasnya. (sar)

Hosting Indonesia