ist
DOKUMEN PU – Putu Parwata didampingi Waka Wayan Suyasa dan Made Sunartha saat menyerahkan dokumen PU kepada Bupati Nyoman Giri Prasta, Jumat (9/7/2021).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. menilai, pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Badung memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Hal itu diungkapkannya saat ditanya wartawan usai rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (9/7/2021).
Dalam pelaksanaan APBD 2020, katanya, sudah berjalan dengan baik. Terbukti Pemkab badung sudah memperoleh opini WTP dari BPK Perwakilan Bali. Itu artinya, Pemkab Badung sudah melaksanakan mandatorinya sebagai pemerintah daerah yang diamanatkan oleh UU. “Jadi 20 persen untuk pendidikan, 10 persen kesehatan dan kebutuhan dasar yang lainnya,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.
Selanjutnya, kata Parwata, dalam pelaksanaan pemerintahan yang sekarang ini dan ke depan, dalam RPJMD semesta berencana dan dalam APBD-nya diharapkan supaya menggali potesi pendapatan daerah di luar pajak hotel dan restoran (PHR). Pemerintah juga diharapkan mengoptimalkan pajak-pajak daerah, kemudian mengoptimalkan penagihan dari piutang pajak, serta menggali sumber potensi-potensi yang lainnya.
Dengan begitu, tegas Parwata, RPJMD ini untuk melanjutkan kebahagiaan Badung ini akan bisa tercapai. Tetapi ada yang sangat menarik yang disampaikan dalam PU fraksi tadi bahwasanya covid-19 ini menjadi prioritas penanganan Pemerintah Kabupaten badung. Tetapi jangan lupa, ekonominya pun harus dicarikan solusinya.
“Bagaimana ekonomi ini tetap bisa berjalan dan bangkit. Ini adalah PR besar yang harus dijabarkan oleh pemerintah. Saya percaya dalam hal ini berkat kerja keras kita bersama-sama kemudian Bupati dan DPRD akan mencarikan formulasi yang tepat bagaimana caranya di masa covid ini ekonomi kita, sosial kita akan tetap bisa berjalan dengan baik,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Dalung Kuta Utara tersebut. (sar/bvn)