bvn/r
JAWABAN – Gubernur Bali melalui Wagub Cok Ace memebrikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bali dalam rapat paripurna, Minggu malam (3/9/2023).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Gubernur Bali yang diwakili Wagub Cok Ace memebrikan jawaban terhadap pendangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali. Jawaban ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-39 Masa Persidangan III Tahun 2023, Minggu malam (3/9/2023).
Terhadap pandangan umum Dewan mengenai usulan peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik (dana banpol), ungkap Cok Ace, saat ini masih dalam proses mohon persetujuan ke pusat dan pengalokasiannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Terhadap saran untuk membuat juknis pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana banpol oleh partai politik agar laporan keuangan partai dapat dipantau dengan mudah oleh publik, serta mekanisme audit keuangan partai juga dapat diperkuat untuk menjamin transparansi, saya sependapat dan akan dikaji sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan,” tegas Cok Ace.
Terhadap pandangan umum Dewan mengenai pendapatan daerah, pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan saran dan masukan untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif dalam menggali potensi sumber pendapatan lainnya yang sah dalam meningkatkan PAD. “Begitu juga dalam mengejar capaian PAD saat ini, saya sependapat,” tegasnya.
Mengenai usulan penetapan mekanisme pelaksanaan dan pembuatan aplikasi online untuk pungutan bagi wisatawan asing, Wagub Cok Ace sangat sependapat dan saat ini masih dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaannya. Pembayaran pungutan wajib dilakukan secara nontunai (cashless) melalui sarana pembayaran elektronik yang dilakukan sebelum atau pada saat memasuki pintu kedatangan di Bali. Pembayaran dilakukan dengan mengakses Sistem Love Bali sebelum memasuki pintu kedatangan ke Bali, atau secara nontunai di tempat pembayaran (counter), yang tersedia di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa, Bali.
Proses pembayaran, ujarnya, dilakukan melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Bali. Hasil pungutan bagi wisatawan akan dipertanggungjawabkan secara transparan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan wisatawan asing dan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil pungutan bagi wisatawan asing.
Mengenai adanya penurunan pendapatan daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 2,591 miliar lebih atau 0,32% dari APBD induk Rp 810 miliar lebih menjadi sebesar Rp 808 miliar lebih, disebabkan adanya penyesuaian target
pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Peningkatan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah yang naik sebesar Rp40 miliar atau 4,47% dari sebesar Rp900 miliar lebih menjadi sebesar Rp940 miliar lebih bersumber dari penyesuaian komponen target lain-lain PAD yang sah dan peningkatan target dari pendapatan BLUD sebesar Rp41,97 miliar lebih.
Terhadap pandangan umum Dewan mengenai belanja daerah, katanya, perhitungan belanja bagi hasil pajak dalam Perubahan APBD Tahun 2023 ini didasarkan pada peningkatan pendapatan pajak daerah dan pembayaran kewajiban bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota tahun anggaran 2022 sesuai hasil pemeriksaan BPK.
Peningkatan alokasi belanja barang dan jasa Rp36 miliar lebih atau 2,69% dari APBD Induk sebesar Rp1,348 triliun lebih menjadi sebesar Rp1,385 triliun lebih disebabkan adanya peningkatan pada beberapa pos belanja, antara lain belanja jasa Rp19,08 miliar lebih, belanja pemeliharaan Rp1,19 miliar lebih, belanja barang dan jasa BOS Rp3,91 miliar lebih, serta belanja barang dan jasa BLUD Rp26,42 miliar lebih.
“Mengenai saran untuk mengkaji ulang anggaran untuk penjaga gunung, akan saya pertimbangkan. Saran tentang struktur anggaran agar sesuai dengan data dan potensi sumber-sumber pendapatan yang riil, demikian juga dengan belanja agar disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, saya sangat sependapat,” katanya. (sar)
