bvn/sar
NGORTE – Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu didampingi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Ananda R. Mooy dalam acara NGORTE, bersama sekitar 30 wartawan, Rabu (16/10/2024).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Rabu (16/10/2024) kembali menggelar NGORTE (Ngobrol Bersama Update Berita With Media) di sebuah rumah makan di bilangan Lukluk, Mengwi. Acara tersebut menghadirkan Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Ananda R. Mooy, serta sejumlah pejabat lainnya. Acara tersebut juga dihadiri sedikitnya 30 wartawan dari berbagai media baik cetak, elektronik maupun media online.
Salah satu yang terungkap, kredit investasi justru mengalahkan kredit modal kerja. Menurut Kristrianti Puji Rahayu, kedua kredit ini sama-sama mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kredit investasi biasanya jangka panjang dan ini menjadi salah satu indikasi bahwa investor memiliki future atau harapan terhadap investasi yang ditanamnya di Bali,” ungkapnya.
Dia menegaskan, kredit investasi dan modal kerja sama-sama saling mendukung. Dia mencontohkan, seorang pedagang bakso akan memerlukan kredit modal kerja dalam hal membeli bahan-bahan bakso seperti daging, tepung dan sebagainya. Selanjutnya, ketika usaha bakso yang dikelola berkembang dengan baik, ungkap Kristrianti, pedagang perlu pengembangan tempat berjualan. “Karena itu, selain kredit modal kerja, pedagang juga memerlukan kredit investasi untuk pengembangan usahanya,” tegasnya.
Terkait kredit untuk sektor UMKM, Kristrianti juga mengungkapkan sangat baik. “Saat ini, lebih dari 50 persen kredit perbankan ditujukan kepada pelaku UMKM. Hal ini jelas karena UMKM sudah teruji, terutama saat covid melanda, UMKM justru tetap eksis,” ujarnya sembari menambahkan, kredit UMKM dimotori oleh Bank BRI dan BPD Bali.
Satu lagi terkait adanya sejumlah kasus eror (transaksi gagal, namun saldo nasabah malah terpotong, red) yang merugikan nasabah, Kristrianti memastikan nasabah tak boleh dirugikan. “Saat ini, kami memiliki lembaga pengaduan. Jika ada yang seperti ini, lakukan pengaduan masuk APPK dan minta nomor ticketingnya. “Jika ini dilakukan, OJK akan menerima tembusan pengaduan tersebut sehingga bisa dipantau sejauhmana penyelesaiannya,” tegasnya.
Terkait koperasi open loop yang nantinya akan menjadi wilayah pengawasan OJK, Ananda R. Mooy menyatakan sangat terbalik dengan apa yang sudah dilakukan OJK. Menurutnya, OJK saat ini berupaya mengefektifkan pengawasan lembaga keuangan khususnya BPR. Dari sekitar 14.000 BPR di seluruh Indonesia, OJK berupaya mengefektifkannya dengan cara merger. “Saat ini sudah menjadi sekitar 11.000 bahkan diharapkan menjadi sekitar 10.000 saja,” katanya.
Saat ini, dengan ketentuan yang baru, koperasi bisa memilih menjadi koperasi close loop hanya melayani anggota dan open loop boleh melayani non-anggota (seperti layaknya perbankan). Dengan begitu, koperasi open loop nantinya akan berada dalam pengawasan OJK.
Saat ini saja di seluruh Indonesia sudah ada belasan ribu koperasi yang menentukan pilihan ke open loop. “Karena itulah, pengawasan yang nanti dilakukan OJK akan kembali sangat besar,” ujarnya.
Yang pasti, ketentuan mengenai koperasi open loop baru akan ditentukan pada Januari 2025. Saat ini, masih dalam proses verifikasi oleh Kementerian Koperasi. “Setelah itu, OJK juga melakukan verifikasi mana koperasi yang layak open loop dan yang tidak layak,” ujarnya.
Setelah sesi tanya jawab, acara NGORTE ini diakhiri dengan sesi foto bersama. Para pejabat OJK Bali dan peserta mengambil tempat di halaman rumah makan yang masih dikelilingi sawah-sawah aktif dan peserta tidak lupa melontarkan yel-yel OJK Bali yakni “Mekarya Ulian Tresna”. (sar)
