Beranda Badung News Suyasa Apresiasi Bupati Badung Tak Terapkan Kenaikan Pajak Hiburan 40 Persen

Suyasa Apresiasi Bupati Badung Tak Terapkan Kenaikan Pajak Hiburan 40 Persen

Hosting Indonesia

bvn/r

BALI SPA BERSATU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung I Wayan Suyasa, SH menerima audinesi Bali Spa Bersatu di kediamannya, Kamis (8/2/2024).

 

MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Suyasa, SH menerima audiensi Bali Spa Bersatu di kediamannya, Kamis (8/2). Kedatangan perkumpulan spa di Badung dan Bali ini untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kenaikan pajak hiburan yang harus dibayarkan bulan ini sebesar 40 persen.

Ketua Inisiator Bali Spa Bersatu I Gusti Ketut Jayeng Saputra mengatakan, pihaknya menyampaikan aspirasi ini karena pembayaran pajak untuk pengusaha spa dan hiburan lainya sudah jatuh tempo saat ini dan dikhawatirkan pajak 40 persen tersebut akan berlaku karena masih masuk dalam sistem penagihan di Bapenda Badung. “Kita juga memberikan masukan spa di Bali segmentasinya semestinya tidak masuk pada hiburan, tapi merupakan segmentasi untuk kesehatan atau usada. Kami berharap spa kami di Bali tidak disamakan pada segmen hiburan dan pembayaran pajaknya mencapai 40 persen. Hal ini tetap akan kami suarakan karena spa di Bali berbeda dengan yang lain,”  terangnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Badung, I Wayan Suyasa mengatakan, pihaknya berterima kasih atas aspirasi yang disampikan Bali Spa Bersatu. “Kita juga perlu apresiasi Bupati Badung, bapak Nyoman Giri Prasta yang telah memberikan statemen tidak memberlakukan atau menerapkan kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen dan tetap mengacu pada aturan lama yakni pajak hiburan sebesar 15 persen. Namun perlu juga dicermati, pemerintah atau Bapenda Badung harus mengejawantahkan direktif Bupati dengan tidak memasukkan dalam sistem di Bapenda nilai pajak hiburan tersebut sebesar 40 persen,” ujarnya.

Politisi asal Desa Penarungan ini juga berharap, pemberlakukan direktif Bupati yang tidak menaikkan pajak hiburan ini dilakukan sejak Januari 2024 ini. Dengan begitu, para pengusaha pun merasa lebih terbantu dengan kondisi pariwisata seperti saat ini. (sar/r)

Baca Juga  Tingkatkan Konsolidasi dan Pelayanan Hukum dan HAM, Pemkab Badung dan Kemenkumham Teken MoU
Hosting Indonesia