Beranda Badung News Tak Berpengaruh pada LKPJ Bupati, Komisi IV DPRD Badung Maklumi Banyak Program...

Tak Berpengaruh pada LKPJ Bupati, Komisi IV DPRD Badung Maklumi Banyak Program Prorakyat Badung tak Terlaksana

0
Hosting Indonesia

sar

RAKER – Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Suwardana didampingi Made Sumerta dan Inda Trimafo Yudha memimpin raker dengan 4 OPD, Senin (11/4/2022).

 

MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –

Walau banyak program prorakyat yang tidak bisa berjalan, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2021 dipastikan akan tetap bisa diterima. Hal ini bukan kesalahan, tetapi semata-mata karena minimnya anggaran akibat pandemi covid-19.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Suwardana saat menggelar rapat kerja (raker) dengan 4 organisasi perangkat daerah yakni Dinas Sosial, Dinas KBKS, Dinas Kesehatan dan RSD Mangusada. Selain anggota Komisi IV seperti Made Sumerta, Inda Trimafo Yudha, Edy Sanjaya, Rara Hita Sukma Dewi, Ketut Suweni, Luh Gede Sri Mediastuti, serta Nyoman Dirgayusa, raker juga dihadiri Kadis Sosial Ketut Sudarsana, Kadis KBKS Putu Eka Mertawan, Sekretaris Dinas Kesehatan serta Direktur RSD Mangusada serta sejumlah tim ahli Komisi IV.

Anggota Komisi IV lainnya.

Saat dikatakan, dominan program prorakyat Badung tidak jalan seperti bedah rumah, tunjangan lansia, tunjangan penunggu pasien, tunjangan kematian, apakah ada pengaruhnya terhadap LKPJ Bupati, misalnya ditolak atau diterima dengan catatan, Made Suwardana menyatakan tak ada pengaruhnya. LKPJ Bupati Badung tahun 2021 dipastikan bisa diterima.

Hal ini, menurut politisi PDI Perjuangan Dapil mengwi tersebut, disebabkan persoalan makro yakni covid-19. Akibatnya, anggaran dinas direfokusing sehingga program-program tersebut tak jalan. “Yang jelas beberapa program tidak berjalan kan terbentur anggaran. Mudah-mudahan pariwisata sudah mulai menggeliat, pendapatan Badung bertambah atau meningkat, sehingga semua yang belum bisa dilaksanakan bisa dilaksanakan pada tahun ini atau tahun berikutnya,” katanya.

Karena itu, ujar politisi asal Kapal tersebut, ini bukan sebuah kesalahan. “Tak ada pengaruh dengan LKPJ,” tegasnya.

Dia menunjuk terkait jaminan lansia yang semula dianggarkan Rp 1 juta, kemudian turun menjadi Rp 500.000, kemudian menjadi tidak ada. Selanjutnya dia berharap, bisa dikembalikan lagi dari tidak ada menjadi Rp 500.000 atau kembali Rp 1 juta.

Sebelumnya, Kadis Sosial Ketut Sudarsana mengungkapkan, selama tahun 2021, hampir semua program prorakyat di Badung tak bisa berjalan. Hal ini disebabkan terbentur anggaran yang minim.

Dia menunjuk untuk tahun 2021 diprogramkan bedah rumah sebanyak 500 unit. Namun hingga tahun berakhir program ini tidak bisa berjalan. “Sekali lagi ini akibat keterbatasan anggaran,” katanya.

Demikian juga untuk tunjangan lansia yang semula dianggarkan Rp 1 juta per orang menjadi Rp 500.000 kemudian tidak ada. “Begitu juga untuk tunjangan penunggu pasien, tidak bisa terlaksana,” tegasnya sembari menambahkan, hal yang sama terjadi di tunjangan kematian yang programnya ada di Dukcapil Badung.

Dia memastikan, semua program tersebut sudah ada rumahnya di SIPD. Namun karena belum ada anggaran, program tersebut belum bisa terlaksana tahun 2021.

Satu informasi baru diungkapkan Kadis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Badung Putu Eka Mertawan. Di tengah paceklik anggaran akibat covid-19, Badung kehilangan dana alokasi khusus dari Departemen P3A sebesar Rp 2 miliar untuk tahun 2022 ini. Untuk memperoleh DAK tersebut, kabupaten/kota harus memiliki unit pelayanan teknis Daerah (UPTD).

Saat ini, Badung belum memiliki UPTD tersebut, sehingga otomatis Badung tak kebagian DAK yang harus bisa diperoleh hingga Rp 2 miliar. Untuk itu, pihaknya sudah mengajukan pembentukan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak. “Hingga kini prosesnya sudah berjalan dan kami berharap Komisi IV bisa mendukung penyelesaian UPTD ini,” ungkap mantan Kadis DLHK Badung tersebut sembari menambahkan, untuk tahun 2021, pihaknya memperoleh DAK sebesar Rp 600 juta.

Terhadap hal ini, Ketua Komisi IV sangat mendukung terbentuknya UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Badung. Apa pun yang diperlukan sebagai syarat akan kita segera ikuti untuk bisa memperoleh anggaran dari pusat. “Ya kami akan suppory pembentukan UPTD ini,” tegasnya. (sar/bvn)

Hosting Indonesia
Artikel sebelumyaCegah Suhu Politik Memanas Jelang Pemilu, Presiden Minta Dilakukan Edukasi Politik
Artikel berikutnyaNikmati Diskon Tambah Daya Lewat Promo Lebaran Ceria, Hanya dengan Belanja Rp100.000 di Marketplace PLN Mobile

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here