Beranda Bali News Tak Terbukti Korupsi, Prof. Antara Divonis Bebas Majelis Hakim Tipikor

Tak Terbukti Korupsi, Prof. Antara Divonis Bebas Majelis Hakim Tipikor

Hosting Indonesia

bvn/ist

DIVONIS BEBAS – Tak terbukti korupsi, Prof. I Nyoman Gde Antara divonis bebas di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (22/2/2024).

 

DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –

Sidang kasus dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana (Unud), dengan terdakwa Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.ENG, IPU, memasuki babak akhir, Kamis 22 Februari 2024. Sidang dengan agenda pembacaan vonis ini, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Denpasar, yang dipimpin Hakim Agus Akhyudi.

Sejak pagi, suasana di Pengadilan Tipikor terlihat ramai. Rekan dan kolega Prof. Antara, hadir pada persidangan ini untuk memberikan dukungan moril. Pada persidangan ini bahkan pihak kepolisian dilibatkan untuk melakukan pengamanan di pintu masuk ruang sidang. Setiap pengunjung yang akan masuk ke ruang sidang, diperiksa intensif oleh pihak kepolisian.

Pada persidangan ini, majelis hakim satu per satu membacakan pendapat. Dari semua pendapat hakim, Prof. Antara dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas oleh Hakim di hadapan persidangan. “Terdakwa (Prof. Antara, red) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum,” kata Hakim Ketua Agus Akhyudi di hadapan persidangan.

Lebih lanjut Agus Akhyudi dalam putusannya meminta agar harkat dan martabat Prof. Antara dikembalikan sebagaimana sebelumnya. “Dua membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan pengembalian jabatan Prof. Antara sebagaimana sebelumnya,” tegas Agus Akhyudi. Terakhir Hakim Ketua meminta agar terdakwa agar segera dibebaskan dari penahanan sementara.

Untuk diketahui Prof. Antara divonis bebas setelah semua dalil dari Jaksa Penuntut Umum dianggap oleh Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan karena tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Harapkan SIPD Akomodir Permasalahan di Daerah

Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali langsung menyatakan akan mengajukan banding. Sementara terdakwa Prof. Antara dan penasihat hukumnya langsung menerima putusan tersebut.

Sementara itu ditemui setelah persidangan Prof. Antara menyebut, sejak awal dirinya sudah meyakinkan kalau tidak pernah melakukan perbuatan korupsi. “Sedari awal kami sudah yakin karena memang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut (korupsi-red). (sar/r)

Hosting Indonesia