bvn/sar
INFLASI – Kepala KPw BI Provinsi Bali Trisno Nugroho memaparkan materi terkait strategi pengendalian inflasi di Bali, Jumat (30/9/2022).
MATARAM (BALIVIRALNEWS) –
Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali bersama BI Nusa Tenggara, Jumat (30/9/2022) menggelar media gathering di sebuah hotel di Senggigi, Mataram. Topik yang dibahas di antaranya pengendalian inflasi yang kini menjadi fokus Presiden serta pertumbuhan ekonomi Bali hingga quarter III 2022.
Hadir pada acara tersebut Kepala KPw BI Bali Trisno Nugroho didampingi Deputi Direktur KPw BI Bali Donny H. Heatubun. Selain itu, hadir juga Alex Iskandar dari KPw BI NTB. Selain narasumber, acara diikuti oleh puluhan wartawan media cetak, elektronik dan online di Bali.
Pada kesempatan itu, Trisno Nugroho mendorong Pemerintah Daerah baik Pemprov Bali, pemkab/kota di Bali untuk mengendalikan inflasi. Walau tak mudah, tegasnya, inflasi harus terus digalakkan karena terkait dengan daya beli masyarakat. Setelah sempat kontraksi, kini kebijakan mengalihkan subsidi BBM dipastikan menjadi pemicu inflasi. “Karena itu, pengendalian inflasi harus benar-benar menjadi fokus,” katanya.
Trisno Nugroho didampingi Donny H. Heatubun.
Sejumlah langkah yang dilakukan dinilainya sudah tepat. Kebijakan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp 3.500.000 tentu sangat membantu mempertahankan daya beli mereka. Demikian juga dengan bantuan sosial lainnya yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Selain itu, pemerintah juga sudah memastikan adanya subsidi transportasi bagi produk-produk terutama kebutuhan masyarakat. Walau ada kenaikan BBM, katanya, dengan subsidi transportasi, harga komoditi kebutuhan pokok dipastikan tidak akan naik. “Pemerintah daerah kami pikir sudah melakukan hal ini,” tegasnya.
Satu lagi strategi yang perlu dilakukan, ungkapnya, kerja sama antardaerah (KAD). Ini mau tidak mau harus digenjot mengingat potensi maupun produksi tiap kabupaten/kota di Bali tidaklah sama. Ketika KAD ini berjalan dengan baik, semua kebutuhan Bali bisa terpenuhi dari produksi dalam daerah sehingga biaya operasionalnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan mengambil ke luar pulau.
Dia menegaskan, tiga wilayah yakni Denpasar, Badung dan Gianyar merupakan pasar, tempat penjualan seluruh komoditi di Bali. Jika perlu telur, Bangli sebagai sentra telur harus bisa memasok. Jika perlu beras, tentu saja Tabanan sebagai sentra produksi harus mampu memasoknya. Demikian juga kebutuhan lainnya seperti sayur dan buah-buahan. “Tiap kabupaten dan kota di bawah koordinasi provinsi perlu menggalang perjanjian kerja sama (PKS),” katanya.
Ditanya kenapa inflasi urgen untuk dikendalikan, Trisno Nugroho mengungkapkan ini terkait dengan daya beli masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Jika tak dikendalikan, inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat dan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraannya.
Sementara terkait kebijakan inflasi 3 plus minus satu persen, kata Trisno Nugroho, ini merupakan angka yang ideal untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat. Inflasi sebesar ini akan tertutupi dengan kenaikan upah yang diterima pekerja. “Inflasi sebesar ini akan membuat pertumbuhan ekonomi jadi sehat,” tegasnya.
Sementara Deputi KPw BI Bali Donny H. Heatubun memastikan inflasi tetap harus dikendalikan. Jika pertumbuhan hanya 4 persen, inflasi misalnya sampai 6 persen, tentu saja masyarakat akan norok. Paling tidak kemampuan belinya menjadi menurun. “Masyarakat tekor 2 persen,” katanya.
Namun saat ini, Donny melihat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat baik. Misalnya harga komoditi ekspor naik, serta ketahanan ekonomi nasional juga bagus. Cuma yang perlu diantisipasi adalah embargo terhadap gandum. Apa dampaknya, embargo gandum menyebabkan harga naik dan produk ikutannya seperti mie juga akan naik. Ketika harga mie naik, masyarakat akan beralih ke beras dan berasnya pun berpeluang naik dan menyebabkan inflasi. (sar)
