bvn/hmbad
KONFERENSI PERS – Wabup Ketut Suiasa bersama Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto saat konferensi pers di Puspem Badung, Selasa (25/6).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Sehubungan terpilihnya Kabupaten Badung sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2024, KPK RI melaksanakan bimbingan teknis program percontohan kabupaten/kota antikorupsi di Puspem Badung. Sebelumnya Kabupaten Badung, berhasil mengalahkan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar dalam pemilihan Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2024 di Provinsi Bali.
Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Badung nantinya akan bersaing dengan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dijelaskan, ada 6 komponen yang dinilai dalam pemilihan Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2024 di antaranya, penguatan tata laksana, penguatan kualitas pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya anti korupsi, peningkatan peran serta masyarakat, dan kearifan lokal.
“Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) adalah salah satu indikator yang dari sekian indikator yang akan dinilai. Masukan dari masyarakat kepada KPK RI tentang Kabupaten Badung merupakan bahan yang penting bagi penilaian ini,” Andhika Widiarto saat konferensi pers di Puspem Badung, Selasa (25/6).
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menjelaskan, terkait dengan percontohan kabupaten/kota antikorupsi, beberapa kondisi yang mendukung program ini yang dapat disampaikan di antaranya capaian MCP Kabupaten Badung dari tahun ke tahun selalu optimal. Pada tahun 2023 mendapatkan indeks 97 dan merupakan kabupaten dengan indeks tertinggi secara nasional. Selain itu Kabupaten Badung juga beberapa kali mendapatkan penghargaan atas capaian MCP oleh KPK RI.
“Kami telah memperkuat Inspektorat Badung untuk dapat melaksanakan pengawasan yang optimal, pengembangan Badung Whistle Blowing System (B-Wise) untuk menerima pengaduan yang bersifat fraud, pengendalian gratifikasi, serta selalu mempertahankan kepatuhan LHKPN 100%,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Wabup Ketut Suiasa juga mengatakan, peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan digitalisasi pelayanan publik, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, membuka akses informasi publik, dan mengimplementasikan sistem pengawasan manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan pula, pembangunan budaya antikorupsi dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai antikorupsi tidak saja di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) tetapi juga di lingkungan masyarakat. Kabupaten Badung juga memiliki inovasi di bidang pembangunan budaya antikorupsi, yakni pembangunan budaya antikorupsi melalui gerak dan lagu yang diprakarsai oleh Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Badung.
“Peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta menjaga kearifan lokal yang menjadi kekayaan turun temurun yang dapat dijadikan materi antikorupsi melalui berbagai komunitas dan pelestarian budaya Bali,” ungkapnya. (dev/hmbad)
