bvn/hmprov
HADIRI PARIPURNA – Wagub Nyoman Giri Prasta menghadiri rapat paripurna DPRD Bali dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terkait APBD Perubahan Semesta Berencana tahun 2025, Senin (21/7/2025).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (21/7). Rapat ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali I Wayan Disel Astawa. Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan strategis dan catatan kritis terhadap usulan perubahan anggaran yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, pada 9 Juli 2025.
Dalam penjelasan gubernur, perubahan APBD tahun 2025 mencakup rencana pendapatan sebesar Rp 6,50 triliun, naik 7,85% dari anggaran induk Rp 6,02 triliun. Sementara belanja daerah dirancang Rp 7,07 triliun, meningkat 3,56% dari sebelumnya Rp 6,82 triliun. Defisit dirancang Rp 569,42 miliar, dari angka awal Rp 799,66 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dan pinjaman jangka pendek, termasuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 401,46 miliar.
Fraksi-fraksi menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan cerminan dari dinamika kebijakan fiskal yang harus mengedepankan keadilan sosial, keseimbangan ekologis, dan keberlanjutan pembangunan, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Selain itu, fraksi DPRD menekankan pentingnya pelaksanaan APBD dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat. Mereka juga mengingatkan agar setiap perubahan anggaran tetap menjamin efektivitas program prioritas, pemenuhan hak dasar warga, dan kesinambungan agenda pembangunan daerah.
Dalam fungsi pengawasan, fraksi-fraksi turut memberikan catatan dan masukan terhadap substansi Raperda, dengan harapan agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Bali. (sar/hmprov)
