bvn/sar
FOTO BERSAMA – Ketua dan anggota Komisi II DPRD badung berfoto bersama usai menggelar rapat kerja dengan empat organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (9/4/2026).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung 2025, Komisi II DPRD Badung yang dikomando Made Sada, Kamis (9/4/2025) menggelar rapat kerja dengan empat dinas. Keempatnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan.
Selain Made Sada, raker juga dihadiri anggota Komisi II lainnya yakni Wayan Edy Sanjaya, Wayan Sukses, Made Suparta, dan Made Sudira. Dari pihak dinas hadir Plt. Kadushub Made Gede Wiryantara Adi Susandi, Plt. Kadis Pariwisata, Plt. Kadis PUPR AA Rama Putra, dan Kadis Perkim AA Ngurah Bayu Kumara Putra.
Ditemui usai raker, Ketua Komisi II DPRD Badung Made Sada menyatakan, raker ini digelar serangkaian LKPJ Bupati Badung tahun 2025. Empat dinas yang diundang menyampaikan realisasi program yang dijalankan pada tahun 2025, serta menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 ini.
“Memang tadi capaian atau realisasi program dari beberapa dinas banyak yang belum 100 persen, karena terkait dengan efisiensi. Walau begitu, program yang dilaksanakan keempat dinas merupakan program krusial dan menjadi isu sensitif di masyarakat seperti kemacetan, banjir, dan persoalan sampah,” ujar politisi Partai Demokrat asal Kuta tersebut.
Menurutnya, PUPR sudah menjelaskan banyak program yang dilakukan untuk mengatasi banjir, seperti penggelontoran sungai. Selain itu, masih banyak lagi program yang dilakukan dan akan dimaksimalkan di tahun 2026 ini.
Terkait dengan pariwisata, ungkapnya, tentu sampah menjadi momok. Pihaknya tak mau ada travel warning dari suatu negara karena persoalan sampah. Kita juga berharap ada kerja sama dengan DLHK untuk bersama-sama mengatasi sampah walaupun porgram yang dicanangkan pemerintah saat ini sudah mulai dirasakan bahwa di Badung masalah sampah sudah bisa ditangani. Namun pengelolaan sampah menjadi energi listrik memerlukan waktu sampai satu setengah tahun. Ini perlu juga diupayakan bagaimana Badung bisa menampung sampah tersebut. Tentu ini ada kaitannya dengan PUPR.
Di Perkim, dia berharap di tahun 2026 pekerjaan-pekerjaan bisa dimaksimalkan. Sampai saat ini ada 1.200 pengajuan bedah rumah belum terealisasi dan diharapkan 2026 bisa dilakukan agar tidak ada lagi wacana negatif terkait Badung karena ada warga yang belum memperoleh bedah rumah.
Saat ini, pendapatan asli daerah mayoritas berasal dari sektor pariwisata sehingga daerah-daerah Badung harus bebas dari daerah kumuh. Ini memerlukan ketegasan aturan sehingga pembangunan secara sembarangan bisa dihindari.
Terkait dengan urgensi promosi pariwisata ke luar negeri namun saat ini tak bisa dilakukan, Made Sada menyatakan, walau Bali mendapatkan julukan the best destination island, kita tak boleh terlena. Karena itu, efisiensi tidak boleh dalam promosi pariwisata karena harus dilakukan baik B to B atau face to face.
Dengan adanya promosi yang langsung menyentuh pasarnya, tegasnya, akan menjadi alat untuk memberikan paparan lebih jelas dan mampu menangkis isu-isu negatif terkait sampah san sebagainya.
Soal langkah-langkah yang akan dilakukan untuk bisa melakukan promosi ke luar negeri, Made Sada menyatakan, pihaknya akan melakukan lobi ke pusat bahwa promosi ke LN masih harus dilakukan. Selanjutnya pihaknya memastikan ada undangan dari EO di luar negeri sebagai dasar untuk mengajukan penganggaran. (sar)
