Jadi Tempat Isolasi PDP, Gubernur Siapkan Rp 45,9 Miliar untuk RS Udayana

Gubernur Bali Wayan Koster melakukan wawancara eksklusif terkait penanganan covid-19 di Bali, di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar pada Senin (30/3) siang.

Gubernur Bali menyatakan, rangkaian Hari Suci Nyepi tahun ini memang dalam suasana yang berbeda. “Kita menghadapi masalah penyebaran wabah Covid-19. Jadi tidak  seperti (perayaan Nyepi, red)  biasanya. Saya bersama PHDI dan Majelis Desa Adat mengeluarkan imbauan untuk membatasi tugas pelaksana upacara terkait Hari Nyepi, prosesi Tawur Kesanga, Pengerupukan, dan lain-lain. Jumlah pesertanya dibatasi maksimal 25 orang dan astungkara  bisa dilaksanakan dengan disiplin. Ini sangat baik dan patut diapresiasi kesadaran masyarakat dalam menjalankan imbauan kami,” tegas Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut.

Lalu terkait pengarakan ogoh-ogoh yang biasanya meriah, tahun ini Gubernur imbau juga untuk tidak melakukan pengarakan dan astungkara di lapangan, hampir semua desa adat tidak melaksanakan pengarakan. Ogoh-ogoh tersebut telah dibuat secara kreatif dan inovatif oleh para yowana. Ternyata semua disiplin dan tertib melaksakan imbauan. “Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada masyarakat dan para yowana di seluruh Bali,” tegasnya.

Pada 26 Maret lalu, katanya, ada imbauan untuk tetap berada di rumah, kecuali untuk keperluan mendesak. Ternyata imbauan ini juga betul-betul dilaksanakan dengan disiplin. Bupati/wali kota merespons, dengan menjadikannya instruksi, sehingga (pelaksanaan, red) lebih kuat di lapangan. Nyaris seperti Nyepi. Responsnya sangat baik, meskipun imbauannya diberikan dalam hitungan jam.

“Sebagai Gubernur mewakili pemerintah dan pribadi mengucapkan Hari Suci Nyepi, semoga Nyepi tahun ini jadi momentum mewujudkn visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di masa yang akan datang,” katanya.

Terkait Kebijakan-kebijakan, berbagai upaya sudah dilakukan sejak munculnya wabah ini di Bali, dan bahkan sejak sebelumnya merebak di luar. “Kami sudah mengmbil langkah-langkah yang menurut hitungan saya cukup cepat. Yang pertama, Satuan Tugas (Satgas) dibentuk 10 Maret lalu yang dipimpin Sekda (Sekda Pemprov Bali Dewa Made Indra) guna melakukan upaya penanganan dan pencegahan. Pada saat itu di Bali baru ada 1 kasus positif. Jadi jika saya rasa kita di Provinsi Bali sudah bekerja dengan baik dan cepat, didukung suatu kebijakan Bali Siaga Darurat Covid-19 sehingga semua upaya kita bisa laksanakan secara cepat dan terarah. Apa-apa yang kita lakukan bisa lebih cepat dan baik serta lebih teorganisir,” ungkapnya.

Kita pun sebelumnya telah menunjuk 11 RS rujukan. Ada RS Sanglah, RS Bali Mandara serta RS-RS di kabupaten yang memenuhi syarat. 88 kamar isolasi sudah disiapkan. Dengan adanya RS rujukan ini, kata Gubernur, pengelolaan pasien jadi lebih baik, tenaga medis siap dan astungkara hingga kini berjalan baik.

“Saya mendapat banyak masukan positif, yang memandang perlunya RS  khusus untuk isolasi PDP dan penanganan Covid-19. Semua pasien akan diarahkan ke sana, Maka ditugaskan RS  PTN Udayana. Kita koordinasikan dengan pihak Unud,” ungkapnya.

Menurut Koster, ini penting agar virus ini tidak makin menyebar. Persiapannya sudah dilaksanakan dan diharapkan siap pada 7 April mendatang. Anggarannya sudah disiapkan melalui APBD untuk mendanai kebutuhan RS tersebut yang berjumlah Rp 45,9 miliar dengan alokasi dana dari  belanja daerah yang bisa dievaluasi, bahkan dihilangkan. Tidak ada keraguan, dan tim kerja siang malam untuk mnyiapkan segala sesuatunya.

“Selalu saya ajak Satgas, PHDI, MDA ditambah bupati, wali kota, DPRD  dan tokoh masyarakat. Masukan konstruktif tersebut sebagai acuan merumuskan kebijakan. Karena kebijakan apapun pasti berdampak pada masyarakat luas, jadi harus dikoordinasikan dengan bupati/wali kota dan DPRD setempat,” katanya.

Kebijakan yang sangat dan paling penting adalah imbauan agar masyarakat lebih banyak ada di rumah. Mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali  yang sangat penting. Astungkara berjalan lancar, hanya instansi pemerintah, eselon 1-2, yang sifatnya pelayanan yang tetap masuk kantor. Aktivitas sudah sangat jarang. Juga imbauan untuk menutup objek wisata, hiburan malam, kerumunan masyarakat dan meniadakan sementara kegiatan adat dan agama. Semuanya di bawah pemantauan polisi dan desa adat. Ini untuk mengurangi risiko penyebaran virus.

“Masyarakat Bali saya lihat kalau diberikan arahan tegas, bisa dijalankan dengan tertib. Sangat baik dan luar biasa menurut saya,” katanya.

RS Sanglah kini sudah diberikan kewenangan untuk melakukan uji lab dan sudah berjalan sejak 26 Maret lalu. Jadi tidak perlu lagi mengirim sampel ke Jakarta atau Surabaya, sudah bisa dijalankan  secara mandiri di RS Sanglah. Hasilnya pun bisa keluar lebih cepat, tidak lagi menunggu hingga berhari-hari bahkan  berminggu-minggu.

“Kami mengupayakan bantuan APD dari pemerintah pusat. 4 ribu buah sedah turun dan dibagi ke RS-RS rujukan, nanti akan ada lagi tahap kedua pengiriman. Juga sudah ada alat rapid test untuk menguji ODP, PDP dan petugas medis sejumlah 3.800 kit sehingga bisa lebih cepat lagi prosesnya,” katanya.

Selain itu, kita juga memesan langsung dengan anggaran dari APBD untuk beli APD dari luar negeri dan perkiraannya minggu depan sampai. Alat untuk rapid test juga termasuk. Pembelian ini berhubungan langsung dengan duta besar dan konsul negara sahabat jadi perlu prosedur dari antar negara.

Ada imbauan masyarakat untuk tidak keluar dan menuju Bali. Hanya imbauan ini tidak semuanya kewenangan provinsi. Kewenangan pusat pun belum ada melakukan lock down, jadi kita harus sinkron dengan kebijakan pusat. Untuk itu ini sifatnya imbauan untuk mengurangi arus masyarakat ke Bali. Kita juga sudah kirimkan surat ke pemerintah pusat untuk itu. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan ketat di semua akses menuju Bali.

“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan pelaksana Menteri Perhubungan  serta Dirjen Perhubungan, untuk melakukan seleksi ketat dan protokol kesehatan di pintu-pintu masuk Bali. Hari ini mulai dilaksanakan dan semua pintu masuk Bali  membuat posko untuk koordinasi dan dilengkapi ruang isolasi,” katanya.

Arus masyarakat ke Bali dikecualikan untuk logistik, keamanan, dan kepentingan sangat darurat masih diperbolehkan. Namun kalau untuk tujuan wisata atau kunjungan lain, diminta untuk dicegat saja di pelabuhan.

“Soal adanya isu eksodus ke Bali, saya sudah cek. Ternyata itu adalah warga Bali yang pada saat Nyepi pulang ke kampungnya. Mereka warga yang tinggal dan beralamat di Bali. Jumlahnya pun tidak sampai 40 ribu, saya punya datanya dan totalnya kurang lebih 11 ribu orang . Mohon kepada semua pihak, jangan menilai itu orang baru. Itu warga Bali yang pulang kembali. Mereka punya hak untuk balik ke Bali. Yang penting kita tangani secara protokol kesehatan,” ungkapnya lagi.

Penetapan status siaga darurat sampai saat ini masih sampai 30 Maret pukul 24.00. Nanti Gubernur akan rapat lagi dengan Satgas mengenai kebutuhan dan arahan pusat. Apakah perpanjang atau tingkatkan statusnya akan dibahas lagi.