ist
RAPAT – Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta bersama Ketua Bapemperda saat rapat koordinasi dalam rangka progres report pembahasan masing-masing panitia khusus, Selasa (28/7/2020).
MANGUPURA (BALIVIRAL NEWS) –
Dalam rangka rapat koordinasi, Ketua Bapemperda dan ketua-ketua pansus DPRD Kabupaten Badung, mengadakan rapat koordinasi dalam rangka progress report pembahasan masing-masing panitia khusus atau pansus pada, Selasa (28/7/2020).
Saat ditemui, I Nyoman Satria selaku Ketua Bapemperda mengatakan, dari kesepuluh rancangan peraturan daerah atau ranperda, satu di antaranya ditunda dan sisanya sembilan ranperda dilanjutkan.
“Masalah LPM pihaknya akan meminta fatwa ke Mendagri apakah boleh dilanjutkan atau cukup di peraturan desa saja,” ungkap politisi PDI Perjuangan asal Mengwi tersebut.
Sementara mengenai Ranperda Desa Adat, pihaknya masih akan melakukan koordinasi apakah efektif untuk dilanjutkan. Jika tidak, pihaknya akan menghapus ranperda tersebut.
“Pansus yang ditunda adalah pansus pemberdayaan desa adat. Alasan ditunda karena sudah dibentuknya PMA dan sudah diputuskan akan ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” tambahnya.
Dari kesepuluh ranperda tersebut, satu di antaranya masih meminta fatwa ke Mendagri mengenai apakah pihaknya efektif membuat Perda tentang LPM atau cukup di desa saja. “Sementara sisanya tinggal jalan saja. Mudah-mudahan target semuanya sudah disahkan 30 November. Jika belum selesai akan dibawa ke induk tahun 2021,” tandasnya.
Editor Devi Karuna
