bvn/sar
Wakil Ketua Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Wakil Ketua Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria mendukung penuh Pemkab Badung dalam hal ini Bupati untuk meminjam dana konsorsium bank untuk perluasan infrastruktur khususnya jalan yang nilainya hingga Rp 3 triliun. Hal itu diungkapkannya saat ditemui usai menerima tamunya dari DPRD Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/5/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan Dapil Mengwi tersebut, pinjaman tersebut sampai Rp 3 triliun. Apakah dimulai Rp 500 miliar, kemudian Rp 1 triliun dan selanjutnya. “Kalau memang Pemkab pinjam Rp 3 triliun untuk mengurai kemacetan, Dewan pasti setuju dan mendukungnya,” tegasnya.
Tamu-tamu yang datang khususnya wisatawan mancanegara akan komplin ketika menemukan kemacetan karena waktu mereka akan habis di jalan. Saat ini Badung mengalami kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Ini tentu perlu solusi seperti membuat jalan-jalan tembus, one way (satu arah) dan sebagainya.
Dari beberapa tanah milik masyarakat, itu haraus dibeli dengan harga yang cukup mahal, bahkan sangat mahal. Ada yang satu are sampai Rp 1 miliar. Di daerah Kuta atau Legian misalnya, per satu are bisa menembus hingga Rp 2,5 miliar. Karena itu, mau tidak mau, siap tidak siap, alternatifnya meminjam agar APBD Badung tetap normal dan berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. “Karena itu, kebijakan meminjam lewat konsorsium sangat kami dukung untuk mengurangi kemacetan,” tegasnya.
Berikutnya, dengan meminjam APBD Badung berjalan sesuai dengan biasanya. Lantas bagaimana cara mengembalikannya? Menurut Nyoman Satria, berdasarkan hasil diskusi, Badung memiliki dividen di BPB Bali. Dari saham yang dimiliki sekitar Rp 1 triliun lebih, Badung memperoleh dividen sekitar Rp 200 miliar per tahun.
Kalau kita pinjam Rp 3 triliun, ujarnya, bayar Rp 200 miliar dari dividen plus surplus atau kelebihan PAD Rp 100 sampai 200 miliar sehingga kita bisa kembalikan Rp 500 miliar setiap tahun anggaran. Ini berarti enam tahun sudah bisa selesai. “Kita optimis sangat mampu membayar cicilan pinjaman tersebut,” tegas Nyoman Satria sembari menambahkan, suku bunga konsorsium hanya 5,8 persen setahun.
Apakah dengan Rp 3 triliun sudah cukup untuk membeli lahan-lahan masyarakat untuk perluasan infrastruktur? Menurut Satria, Bupati sudah berhitung dengan tim ahli, angka ini diperkirakan cukup untuk pembebasan lahan. Selanjutnya, pengaspalan akan dibantu oleh pemerintah pusat. Nyoman Satria memastikan, perluasan jalan ini akan dimulai pada 2026 mendatang. (sar)
