bvn/sar
DENGAN LIMA OPD – Ketua Komisi II DPRD Badung Made Sada memimpin raker dengan lima OPD, Senin (10/11/2025).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan melibatkan lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Raker yang dipimpin Ketua Komisi II I Made Sada ini membahas program kegiatan tahun 2026 dan berlangsung di Gedung Dewan, pada Senin (10/11/2025).
Lima OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II yang dihadirkan yakni Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung.
Made Sada dalam kesempatan tersebut menegaskan, keputusan pemerintah untuk menurunkan rancangan target pendapatan asli daerah (PAD) dari semula dipasang Rp11,5 triliun menjadi Rp9,5 triliun dipastikan akan berdampak langsung terhadap program-prpgram kegiatan yang ada di masing-masing OPD di lingkup Badung.
Oleh karena itu, pihaknya duduk bersama dengan OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II untuk menyamakan persepsi bertalian dengan mana-mana saja yang menjadi program skala prioritas di tahun 2026.
“Seperti kita ketahui pemerintah menurunkan target PAD dari Rp 11,5 triliun menjadi Rp 9,5 triliun. Kondisi ini tentu akan berimplikasi pada program kegiatan di dinas. Karena itu kami ingin tahu mana (program) yang akan dihilangkan,” ujarnya.
Dikatakan, lima OPD ini yakni Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung memiliki peran yang cukup penting untuk kesejahteraan masyarakat Badung.
Pihaknya tidak ingin program-program yang bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat sampai hilang, apalagi khusus untuk pariwisata. Menurut Made Sada, sektor pariwisata merupakan jantungnya Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata harus benar-benar memilah mana program prioritas dan mana yang bisa ditunda.
“Khusus untuk Dinas Pariwisata, tentu tidak semua program bisa dilaksanakan tahun 2026. Makanya harus ada skala prioritas,” kata Made Sada.
Dibeberkan, di dunia pariwisata Bali khususnya Badung ada sejumlah isu yang menjadi tantangan kepariwisataan Badung, yakni isu sampah dan kemacetan. Pihaknya ingin tahu sebesar besar pengaruh isu tersebut terhadap trend kunjungan wisatawan ke Badung.
Selanjutnya, untuk Dinas Perhubungan, politisi Demokrat ini menyoroti persoalan lampu penerangan jalan yang banyak padam begitu juga dengan masalah kemacetan lalu lintas. “Di Dishub banyak masyarakat minta dan mengeluh lampu penerangan jalan mati. Kami minta ini segera ada tindak lanjut,” pinta Made Sada.
Untuk Diskop UKM dan Perdagangan, pihaknya mempertanyakan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Badung. Kemudian untuk Dinas Perikanan, pihaknya di Komisi II juga ingin tahu terkait dengan produksi dan kebutuhan ikan di Badung. “Sementara untuk Dinas Pertanian dan Pangan kami ingin tahu inovasi di tahun 2026, apa yang dilakukan agar masyarakat mau untuk bertani. Kemudian biar tidak gagal panen, apa yang harus dilakukan oleh petani,” ungkapnya. (sar)
