bvn/sar
Kadis Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun.
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Berisiko tinggi, Kadis Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun menyatakan izin helikopter wisata ada di tangan pusat. “Kalau berisiko sedang ada di provinsi, dan berisiko rendah ada di kabupaten/kota,” ujarnya saat ditemui di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali, Senin (22/7/2024).
Menurutnya, provinsi menangani 26 urusan di kepariwisataan baik itu akomodasi, restoran, dan spa termasuk juga aktivitas di laut yakni Gahawisri. “Di kabupaten/kota menangani yang berbasis risiko rendah, risiko menengah sampai tinggi provinsi, dan tinggi ke atas adalah kewenangan pusat,” tegasnya sembari menambahkan, kalau luas bangunan 6.000 meter per segi baik untuk hotel restoran ada di provinsi, sementara 4.000 meter per segi ke bawah ada di kabupaten.
Khusus untuk aktivitas helikopter ini, dia mengaku belum memperoleh masukan mengenai izin-izin yang dipersyaratkan. Yang pasti izinnya pusat karena memang risikonya tinggi dan itu harus koordinasi dengan otoritas bandara, terutama sejauhmana pemanfaatan rute-rute yang ada.
Soal izin operasional helikopter wisata ini, Kadis Pariwisata menyatakan sama sekali tidak ada di provinsi. “Provinsi hanya memiliki kewenangan terhadap 26 kewenangan di sektor pariwisata. Izin helikopter wisata tidak ada di dalamnya,” tegasnya lagi.
Helikopter wisata, tegasnya lagi, memang berisiko tinggi. Karena berbasis risiko dan tinggi, kewenangan ada di pusat. Namun usaha itu tetap harus dilengkapi dengan UKL UPL dikeluarkan kementerian terkait tetapi tetap dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Soal peluang wisata ini, Kadis menyatakan, merupakan wisata minat khusus. Halikopter salah satunya adalah bagaimana wisata bisa melihat aktivitas Bali dari sisi kedirgantaraan karena dilihat dari atas. Selain itu juga untuk menempuh jarak ke suatu tempat yang aksesibilitasnya belum memadai sehingga helikopter ini menjadi salah satu alternatif (sar)
