bvn/hm-unud
RAKER – Ketua Komisi 4 DPRD Badung Made Suwardana memimpin raker dengan 4 OPD terkait kebutuhan anggaran tahun 2023.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Badung bersama 4 OPD yakni Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KB-P3A) Kabupaten Badung diselenggarakan Jumat, 7 Oktober 2022 di ruang Gosana III Lantai II Kantor DPRD Badung.
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Suwardana, S.E. didampingi IGA Agung Inda Trimafo Yudha dan I Wayan Edy Sanjaya, S.H. membahas program yang akan dilaksanakan tahun 2023 setelah sempat tertunda karena pandemi covid-19. Hadir Kadis Sosial, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sekdis Kebudayaan, Sekdis P2KB-P3A dan kabid-kabidnya serta tim ahli Dewan.
“Kita mengikuti raker hari ini bersama 4 dinas, yakni Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas P2KB-P3A, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Rapat ini hanya membahas program yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Sebelumnya beberapa program tertunda atau tidak bisa dilaksanakan karena pandemi covid-19. Jadi sekarang perekonomian sudah menggeliat kita bangkitkan lagi program yang sebelumnya tertunda dan kita aktifkan di tahun 2023,’’ terang Made Suwardana.
Raker diawali pemaparan dari Dinas Kebudayaan yang diwakili sekdis I Made Widiada. Usai pemaparan program, anggota Dewan Wayan Edy Sanjaya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait program yang sudah dan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Edy mengatakan dengan APBD masih di Rp 3,8 triliun, tetapi dibandingkan APBD 2022 dirinya optimis nominalnya akan ditingkatkan.
Edy mengingatkan anggaran program kebudayaan yang lebih banyak bantuan kepada masyarakat, jangan sampai nanti ada anggapan di masyarakat zaman covid-19 nilai bantuan lebih besar dari zaman yang sudah sedikit normal. Edy Sanjaya juga menyampaikan keluhan masyarakat soal dana aci karya yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan Rp 100 juta ada Rp 225 juta walaupun permohonannya sama. Edy juga mengingatkan soal dana kreativitas untuk sekeha teruna (ST), punia kepada para sulinggih, pemangku, jro bendesa, dan pekaseh.
Sementara IGA Trimafo Yuda mempertanyakan status pura yang sebelumnya mendapat dana aci tetapi ketika dinaikkan statusnya menjadi pura cagar budaya sehingga tidak lagi mendapatkan dana aci seperti Pura Pusering Jagat. Soal dana cagar budaya apakah bisa untuk pengembangan desa wisata Desa Carang Sari karena di sana ada monumen Cagar Budaya Ngurah Rai.
Sekdis Kebudayaan I Made Widiada mengatakan anggaran di program kebudayaan dari induk ke induk ada peningkatan 33,29 persen. Induk di 2022 besarannya Rp 118 miliar sekian dan induk 2023 sebesar Rp 157 miliar sekian atau meningkat 33,29 persen.
Untuk pengembangan kebudayaan secara global yakni untuk aci-aci, kelembagaan dan kreativitas ST. Untuk tahun 2023 dana kreativitas terpasang Rp20 juta, Rp 10 juta untuk ogoh-ogoh dan 10 juta untuk ultah. Demikian juga normalisasi tugas dan kewenangan bandesa dan pekaseh.
Terkait dana aci karya yang berbeda, kata Sekdis, ini tidak semata kebijakan pimpinan. Kalau dari standardisasi tidak berbeda tetapi RAB yang dibuat masyarakat itulah yang menyebabkan. Oleh karena itu ke depan sebelum memfinalisasi RAB bisa didiskusikan secara bersama-sama sehingga turun rekomendasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran cagar budaya lebih didominasi pada program subak.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, mengatakan ketika pandemi covid-19, Dinas mendapat pendampingan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan 500 sertifikat gratis BNSP. Sertifikasi ini penting sebagai syarat mendapatkan pekerjaan. Untuk tahun 2023 di APBD dianggarkan 4 ribu serifikat gratis dan juga mengajukan bantuan BNSP 4 ribu atau total 8 ribu sertifikat.
Selain itu, Dinas juga akan membangkitkan lagi magang kerja ke Jepang yang sempat dilakukan dua tahun lalu. Juga tahun ini gratis BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4 ribu tenaga kerja dari Badung. (sar)
