ist
STAF – Karena volume kunker begitu padat, tamu-tamu yang berkunjung ke DPRD Badung terpaksa diterima staf.
MANGUPURA (BALIVIRAL NEWS) –
Defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2019 membuat perangkat daerah (PD) gigit jari dan melakukan rasionalisasi. Program yang sedianya dapat dilaksanakan di tahun ini terpaksa dipangkas sehingga anggaran diprioritaskan untuk program lainnya.
Hampir seluruh perangkat daerah mengalami rasionalisasi besar-besaran. Kendati demikian, rasionalisasi anggaran besar-besar nampaknya tidak di Sekretariat DPRD Badung. Mengingat dalam kondisi paceklik, para wakil rakyat tetap eksis melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Saking eksismya, anggota parlemen ini tak sempat ngantor karena pulang pergi ke luar daerah.
Kunjungan kerja dilakukan mulai 7 sampai 10 Juli, setelah itu, kembali melakukan kunjungan ke kota Bogor pada 11 sampai 13 Juli besok. Tidak berhenti di situ, anggota DPRD periode 2014-2019 yang masa baktinya berakhir pada 4 Agustus mendatang ini akan kembali melakukan kunjungan ke luar daerah. Sesuai agenda kerja DPRD Badung bulan Juli, kunjungan akan dilakukan pada 14–17 Juli yang akan menyasar Kabupaten Kulon Progo – DI Yogyakarta. Praktis kunjungan DPRD ini tanpa jeda.
Belum lagi beberapa pekan lalu, lebih dari 20 orang anggota DPRD Badung melakukan kunjungan kerja ke luar negeri yakni ke Melbourne, Australia dan sebelumnya ke negeri Bollywood, India pada Meret lalu.
Menurut seorang pejabat eselon III di Setwan Badung, Setwan juga terkena dampak rasionalisasi. Hanya tak terlalu besar, kunjungan anggota DPRD tetap dilakukan. “Kunjungan anggota tetap dilakukan, hanya saya jumlah staf yang ikut dalam kunjungan tersebut dikurangi,” seraya mewanti-wanti agar namanya tak disebutkan. Alasanya, tak ingin ada teguran dari anggota DPRD Badung.
Pejabat tersebut pun menyarankan agar mengkonfirmasi Sekretaris DPRD Badung I Nyoman Predangga. Sayangnya, Sekwan tidak ada di tempat. “Pak Sekwan ikut kunjungan keluar daerah bersama angggota Komisi,” jawab seorang yang bertugas di ruang pejabat asal Kuta Selatan itu. Pun demikian, saat dihubungi via telepon yang bersangkutan tak menjawab.
Sebagiaman diberitakan, akibat melesetnya pendapatan daerah Badung yang berusmber dari pendapatan asli daerah (PAD) berimbas pada sejumlah program pemerintah yang tidak bisa direalisasikan. PAD yang dirancang tahun 2019 sebesar Rp6,7 triliun, hingga semester pertama baru tercapai Rp2,1 triliun.
Sejumlah program kegiatan perangkat daerah yang kena imbah asalah, program Badung terang. program yang dimotori oleh Dinas Perhubungan dirasionliasi sebesar Rp25 miliar. Pada Dinas Pariwisata Badung rasionalisasi mencapai sekitar Rp12,6 miliar. Begitu juga kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung ada puluhan kegiatan dikoreksi dengan nominal anggaran mencapai Rp257 miliar.
Edited by Wes Arimbawa
