Beranda Badung News Dukung “Judicial Review” UU 1 Tahun 2022, Nyoman Satria Minta Insentif Fiskal...

Dukung “Judicial Review” UU 1 Tahun 2022, Nyoman Satria Minta Insentif Fiskal Tak Disamaratakan

Hosting Indonesia

bvn/sar

Anggota Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria, S.Sos., M.Si.

 

MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –

Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria, S.Sos, M.Si mendukung kalangan wajib pajak (WP) khususnya di bidang hiburan untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terutama di pasal 58 yang menetapkan besaran pajak hiburan 40 hingga 75 persen. Hal itu diungkapkannya saat ditemui di ruang kerjanya DPRD Badung, Kamis (25/1/2024).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung dapil Mengwi tersebut sepakat bahwa dunia usaha masih dalam tahap pemulihan (recovery, red) dari pandemi covid-19. Selain itu, tegasnya, negara kompetitor menerapkan besaran pajak jauh di bawah (di sekitar 5 persen) seperti di Thailand. Jika ini dipaksakan, dia juga khawatir wisman akan tersedot ke negara lain yang menerapkan pajak rendah.

Berikutnya kepada pemerintah pusat, Nyoman Satria memberikan masukan agar UU ini direvisi dengan cara mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perpu) atau dengan yang lainnya. “Kami mengusulkan agar pemerintah pusat segera melakukan revisi terhadap UU ini,” tegasnya.

Untuk sementara, anggota Komisi III yang menangani masalah pajak daerah ini mengusulkan kepada Pemkab Badung untuk membuat peraturan bupati (perbup) sesuai dengan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) ini. Ini sudah sesuai dan dituangkan dalam pasal 101 tentang insentif fiskal. “Kami kira pemerintah takkan mengecewakan pengusaha karena pengusaha lokal pasti akan senang dan solusi yang paling cepat adalah dengan memberikan insentif fiskal bagi pengusaha atau WP hiburan ini,” tegasnya.

Namun, peraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2019 tersebut menyarakan Pemkab Badung agar tidak menerapkan insentif fiskal ini secara sama rata kepada semua WP hiburan. Bagi WP hiburan yang memiliki klasifikasi tingkat tinggi (high level), pengunjungnya juga hight class, mungkin insentif pengurangannya hanya 15 sampai 20 persen. “Dengan begitu, WP besar seperti ini kena pajak antara 20-25 persen,” tegasnya.

Baca Juga  FPMHD Unud Gelar Dharma Wacana Mahasisya Upanayana XIX "Dharma Guna Prayojana"

Di sisi lain, katanya, ada juga WP yang tempat hiburannya masih kembang kempis, pengunjungnya pas-pasan, tidak begitu high class, mungkin bisa dikenakan insentif fiskalnya bisa 25 persen sehingga WP hiburan kategori ini membayar pajak 15 persen. “Intinya, insentif fiskal ini tidak disamaratakan antara wajib pajak satu dan wajib pajak lainnya khususnya pajak hiburan ini. Ini saran saya selaku anggota DPRD Badung,” tegasnya.

Ditanya mengenai target pendapatan khususnya dari pajak hiburan berkurang, sementara di APBD sudah terpasang dengan target tinggi, Nyoman Satria menyatakan, target pajak hiburan di APBD Badung tahun 2024 tercatat Rp 320 miliar. Kalau memang pemerintah daerah memberikan insentif fiskal tentu pendapatan dari pajak hiburan ini berkurang. Ketika ini terjadi, perlu dilakukan perubahan pendapatan di APBD Perubahan 2024 ini sekitar Juni atau Juli. “Kita lakukan perubahan, apakah pengurangan target atau ditetapkan. Kita lihat situasi dan kondisi pada saat itu,” katanya. (sar)

Hosting Indonesia