bvn/sar
DUKUNG PEMKAB – Ketua Fraksi Golkar GN Saskara didampingi Wakil Ketua Nyoman Karyana dan Sekretaris Fraksi Made Suraharja dan anggota Putu Sika Adi Putra menegaskan dukungan kepada Pemkab dalam menangani sampah.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani persoalan sampah, termasuk kebijakan penanganan darurat jangka pendek yang tengah dijalankan. Penegasan itu disampaikan Fraksi Golkar DPRD Badung, Senin (13/4), sekaligus meluruskan polemik terkait unggahan anggota Fraksi Golkar, I Putu Sika Adiputra, mengenai aktivitas pembuangan material kompos di wilayah Desa Penarungan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung I Gusti Ngurah Saskara didampingi Wakil Ketua Fraksi I Nyoman Karyana dan Sekertaris Fraksi Golkar, I Gede Suraharja menegaskan, sikap fraksinya tetap satu suara mendukung kebijakan Pemkab Badung dalam penanganan sampah, yang dinilai menjadi persoalan strategis bagi daerah pariwisata seperti Badung.
Menurut Saskara, pernyataan Putu Sika di media sosial sebelumnya merupakan bentuk spontanitas sebagai warga yang terdampak langsung di lingkungan Desa Penarungan, bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah.
“Secara prinsip Fraksi Golkar tetap mendukung penuh langkah Pemkab Badung dalam penanganan sampah. Apa yang disampaikan saudara Putu Sika merupakan spontanitas sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan di wilayahnya,” ujar Saskara.
Ia menegaskan, persoalan utama yang menjadi perhatian adalah pentingnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak agar kebijakan penanganan sampah tidak menimbulkan resistensi di lapangan.
“Yang perlu diperkuat adalah komunikasi intensif kepada masyarakat. Harus ada sosialisasi yang jelas sehingga masyarakat memahami bahwa ini langkah jangka pendek untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Badung, I Putu Sika Adiputra menegaskan dirinya tidak menolak program penanganan sampah Pemkab Badung. Namun ia menyoroti minimnya sosialisasi kepada masyarakat Desa Penarungan sebelum material kompos dibawa ke lokasi.
Menurutnya, keberatan warga muncul bukan karena menolak program pemerintah, melainkan karena merasa tidak dilibatkan sejak awal. “Kami mendukung program Pemkab Badung. Tetapi masyarakat yang terdampak harus diberikan penjelasan terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat merasa seolah-olah diberikan sampah dulu baru disosialisasikan,” ujar Sika.
Ia menambahkan, Desa Penarungan merupakan desa wisata yang selama ini telah berupaya menjaga kebersihan dan melakukan pemilahan sampah mandiri. Karena itu, masyarakat berharap ada keterbukaan informasi terkait pemanfaatan lahan di wilayah mereka untuk penanganan sementara sampah atau kompos.
“Desa Penarungan ini desa wisata. Kami menjaga kebersihan wilayah kami. Maka masyarakat ingin ada penjelasan langsung dari pemerintah kepada warga terdampak, bukan hanya melalui perwakilan,” katanya.
Fraksi Golkar pun mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya Wakil Bupati Badung, yang telah turun langsung ke lapangan untuk memediasi persoalan tersebut. Dengan adanya klarifikasi ini, Fraksi Golkar berharap polemik yang berkembang dapat diluruskan dan tidak menimbulkan persepsi bahwa partainya menolak program penanganan sampah Pemkab Badung.
“Masalah sampah adalah tanggung jawab bersama. Fraksi Golkar tetap satu garis mendukung penanganan sampah yang terstruktur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, demi menjaga citra pariwisata dan kenyamanan Badung,” pungkas Saskara. (sar/r)
