Beranda Badung News Hadirkan Kadiskop UKMP, Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro DPRD Badung Gelar...

Hadirkan Kadiskop UKMP, Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro DPRD Badung Gelar Raker

Hosting Indonesia

bvn/sar

RAPAT KERJA – Ketua Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro DPRD Badung Wayan Luwir Wiyana memimpin rapat kerja dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (4/6/2024).

 

MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –

Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dibentuk DPRD Kabupaten Badung, Selasa (4/6/2024) menggelar rapat kerja (raker). Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Wayan Luwir Wiyana didampingi Sekretaris Kadek Suastiari serta salah satu anggotanya Wayan Sandra.

Rapat yang berlangsung di lantai II Kantor DPRD Badung tersebut mengundang sejumlah instansi seperti Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskop UKMP) yang dihadiri langsung Kadis Made Widiana, Bagian Hukum, dan Bagian Ekonomi. Rapat juga menghadirkan Tim Penyusun serta Tim Ahli DPRD Badung.

Ditanya usai rapat, Ketua Pansus Wayan Luwir Wiyana menyatakan, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan inisiatif Dewan. Selain rapat kerja pematangan hari ini (Selasa, red), tahap berikutnya Pansus akan menggelar rapat untuk membahas pasal per pasal isi ranperda. “Terakhir nanti, akan digelar serap aspirasi dengan menghadirkan pelaku usaha mikro di Badung,” tegas KLuwir Wiyana.

Menurut politisi PDI Perjuangan asal Kuta Selatan tersebut, usaha mikro dan kecil perlu perlindungan dan pemberdayaan. “Seperti saya sampaikan tadi, pelaku usaha mikro di Kabupaten Badung ini adalah warga Badung. Pemkab Badung pun akan mengeluarkan regulasi yang memberikan bantuan suku bunga kredit kepada usaha mikro sebesar Rp 25 juta. Kreditnya diberikan oleh Bank BPD Bali, bunganya dibayar oleh Pemkab Badung melalui Dinas Koperasi UKMP Badung,” tegasnya.

Dia pun mengaku mendukung pemberian bantuan suku bunga ini. Dengan begitu, pelaku usaha seperti pedagang kripik ubi, usaha dagang bakso, dagang canang atau warung-warung kecil akan terbantu dari sisi permodalan. “Semoga ini bisa menyentuh. Dengan pansus ini, kebijakan pemberian bantuan suku bunga kredit ini akan memiliki payung hukumnya,” tegasnya.

Baca Juga  Jaya Negara dan Agus Arya Wibawa Gelar "Coffee Morning" dengan Awak Media

Ditanya selain modal, perlindungan dan pemberdayaan seperti apa yang akan diberikan kepada pelaku usaha mikro, Luwir menyatakan, perlindungan berupa administrasi dan suku bunga oleh Pemkab Badung, sementara pokok pinjaman dibayar oleh pelaku usaha mikro. “Kita membuat payung hukum agar kebijakan pemberian bantuan bunga kepada usaha mikro bisa berjalan,” tegasnya.

Perlindungannya, ujar Luwir, ini menyangkut UMKM. Bagaimana usaha-usaha kecil di Kabupaten Badung ini betul-betul tersentuh. Kita berdayakan dan kita berikan modal. Setelah diberdayakan, hasil produksi pelaku usaha mikro bisa disalurkan ke toko-toko modern yang ada.

Dia mencontohkan, pelaku usaha mikro pembuatan kripik, Dinas Koperasi harus mampu memberikan pembinaan-pembinaan. Setelah bisa membuat produk, Dinas Koperasi UKMP Badung memberikan fasilitasi untuk menyalurkan produk-produk usaha mikro. “Jika ini dilakukan, kami yakin pelaku usaha mikro di Badung bisa hidup dan berkembang. Jadi tidak cukup hanya bantuan modal,” katanya.

Soal aturan pemerintah wajib menyerap minimal 40 persen produksi UMKM, Luwir menyatakan, materi ini salah satunya akan dibahas pada rapat lanjutan yakni pada rapat serap aspirasi pada 25 Juni mendatang. “Kita undang semua pelaku usaha mikro itu, apa keluhannya, bagaimana dengan pemasaran serta produksinya, terus permodalannya,” ujarnya.

Terkait modal, tegasnya, jangankan Rp 25 juta, kalau bisa mengembangkan usaha kecil ini melalui rumahan atau door to door, bantuan modalnya pun tak masalah untuk diitingkatkan. “Kami sangat mendukung bantuan ini bisa ditingkatkan sepanjang memang dibutuhkan dan mampu meningkatkan kinerja atau produktivitas pelaku usaha mikro,” tegas Luwir Wiyana. (sar)

 

 

Hosting Indonesia