sar/hm
RAPAT PANSUS – Ketua Pansus Gusti Lanang Umbara didampingi Made Yudana memimpin rapat Pansus Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, Senin (18/4/2022).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Panitia khusus (Pansus) DPRD Badung kembali melakukan pertemuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah. Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara, didampingi Wakil Ketua Pansus I Gusti Anom Gumanti, bersama Sekretaris Pansus I Made Yudana, juga dihadiri dari Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Pangan, BPBD serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Gosana III DPRD Kabupaten Badung, Senin (18/4/2022).
Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara menyampaikan, pertemuan kedua ini dengan eksekutif lebih menekankan kepada pandangan-pandangan umum dari anggota pansus, dan tenaga ahli untuk memberikan masukan-masukan. “Sekiranya masukan kami itu bisa menjadi tambahan di dalam rancangan dan perda yang kita bahas di hari berikutnya,” ucapnya.
Pada realitanya, dikatakan, Kabupaten Badung mempunyai potensi yang sangat besar yang berada di wilayah Badung Selatan dan Badung Utara. Untuk di Badung Selatan merupakan pusat dari kegiatan pariwisata, sedangkan Badung Utara adalah daerah penunjang sektor pertanian.
Dengan tidak sinkronnya dua potensi besar yang ada di wilayah Badung selama ini, diharapkan ke depannya industri pariwisata bisa bersinergi dan saling menguntungkan dengan sektor pertanian. Dengan begitu, kesejahteraan para petani bisa ditingkatkan melalui konektivitas antara sektor industri Pariwisata dengan Pertanian.
“Biar sinkron ke depannya, apa yang menjadi kebutuhan industri pariwisata bisa dipenuhi oleh para petani kita yang ada di wilayah Badung tengah dan Badung utara agar kehidupan para petani kita bisa semakin terangkat,” ujarnya.
Dalam rapat juga disinggung tingkat keseriusan menangani bidang pertanian di Kabupaten Badung dinilai sangat kurang. Pihaknya juga membuat rancangan dan telah diundangkan, karena terbentur pandemi covid-19, sehingga program-program yang telah dibuat tersebut tidak terlaksana dengan baik.
“Bapak Bupati sudah memiliki program itu sudah Beliau wacanakan dan laksanakan, tapi apa daya ketika dihantam covid-19 sudah hampir 2 tahun. Program itu tidak bisa terlaksana maksimal. Yang namanya program kan tidak lepas daripada unsur dananya,” jelas Lanang Umbara.
Nantinya pada pertemuan ketiga pihaknya akan fokus membahas pasal-pasal dan penyempurnaan daripada kalimat dan aturan yang akan diterapkan. “Biar sinkron semuanya, begitu juga dari kosa kata-kosa katanya, penandaan huruf dan lain sebagainya,” imbuhnya. (sar/bvn)
