Beranda Berita Utama OJK Cabut Izin Usaha BPR Legian per 21 Juni 2019

OJK Cabut Izin Usaha BPR Legian per 21 Juni 2019

0
Hosting Indonesia

ist

KETERANGAN PERS – Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda (tengah) didampingi Sekretaris LPS, Muhamad Yusron (kiri) memberikan keterangan pers terkait pencabutan izin usaha BPR Legian bertempat di Kantor OJK Denpasar

 

DENPASAR (BALIVIRAL NEWS) –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Legian per 21 Juni 2019. Pencabutan izin usaha BPR yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.125-127 Denpasar tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-103/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Legian.

Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda mengungkapkan pencabutan izin usaha PT BPR Legian ini dilakukan setelah pemegang saham dan pengurus BPR tidak dapat melakukan penyehatan terhadap BPR dalam jangka waktu pengawasan khusus sesuai dengan ketentuan maksimal dua bulan dari 28 Maret 2019 sampai 28 Mei 2019.

Dikatakan, penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) disebabkan permasalahan pengelolaan manajemen yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik serta adanya intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam kegiatan operasional bank yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit sebesar 8 persen. Namun upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status BDPK, yang harus memiliki KPMM paling sedikit sebesar 8 persen.

“Tak hanya itu, CAR yang dimiliki BPR Legian berada di bawah ketentuan 4 persen sehingga masuk dalam pengawasan khusus. Sebelumnya sempat mencapai angka positif sebesar 13 persen, kemudian turun menjadi 3,63 persen. Dan hingga Mei 2019 kondisinya semakin buruk hingga mencapai CAR -8,97 persen. Cash ratio rata-rata dalam enam bulan terakhir di bawah 3 persen. Kemudian biaya operasional yang seharusnya 90 persen, namun saat ini mencapai 163 persen, artinya biaya pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Itulah beberapa kriteria sehingga BPR Legian dinyatakan tidak sehat,” papar Elyanus.

Ditambahkannya, hingga 31 Mei 2019 BPR legian memiliki total aset sebesar Rp175 miliar, dana pihak ketiga (DPK) berupa deposito Rp110,3 miliar, tabungan Rp33,8 miliar, tabungan bank lain Rp1,3 miliar dan deposito bank lain Rp8,5 miliar. Total kredit yang disalurkan sebesar Rp129 miliar, dengan kategori lancar sebesar Rp59 miliar, kurang lancar Rp37 miliar, diragukan Rp26 miliar dan macet sebesar Rp6,8 miliar.

“Aset BPR Legian pada hitungan tahun lalu mencapai hampir Rp200 miliar. Lalu berkurang karena banyak deposan sudah mengambil dananya. Begitu juga dana antar bank yang sebelumnya menempatkan dananya di sana sekitar Rp20 miliar, kini tinggal Rp8 miliar,” sebutnya.

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Legian, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 7 Tahun 2009.

“Kami belum tahu persis berapa jumlah nasabah yang masuk penjaminan nantinya, karena pencabutan izin usaha berlaku per hari ini (Jumat). Kini kami akan melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi data terlebih dahulu selama 90 hari kerja ke depan hingga 24 Oktober 2019,” sebut Sekretaris LPS, Muhamad Yusron.

Terkait kondisi ini, OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Legian agar tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi oleh LPS. “Sejatinya OJK ingin menguatkan keberadaan lembaga keuangan BPR yang ada, karena BPR merupakan ujung tombak pengembangan UMKM di masyarakat,” tutup Elyanus.

Sementara berdasarkan pantauan situasi di Kantor Pusat BPR Legian, Jalan Gajah Mada No.125-127 Denpasar terlihat lengang. Tidak ada aktivitas mencolok yang terlihat dari depan. Begitu pula tidak terlihat adanya nasabah yang keluar masuk bank tersebut. Tampak hanya seorang petugas security berjaga di depan pintu masuk serta beberapa karyawan melakukan aktivitas biasa.

Edited by Wes Arimbawa

Hosting Indonesia
Artikel sebelumyaGanti Rugi Kehilangan Jadi Topik Hangat, Pansus Parkir DPRD Badung Gelar Serap Aspirasi
Artikel berikutnyaBadung Gelar GSI Tingkat SMP Tahun 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here