bvn/sar
RAPAT KERJA – Ketua Komisi II DPRD Badung Made Sada didampingi Wayan Regep dan Wayan Ady Sanjaya memimpin rapat kerja dengan 5 OPD untuk mendapat data dalam menyusun rekomendasi serangkaian LKPJ Bupati tahun 2024.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Serangkaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2024, Komisi II DPRD Badung yang dipimpin Ketuanya Made Sada menggelar rapat kerja dengan lima organisasi perangkat daerah (OPD). Selain meminta realisasi program, Komisi II juga ingin menggali kendala-kendala yang ditemukan di lapangan serta membahas beberapa isu terkini di tiap OPD.
Kelima OPD tersebut adalah Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Selain Ketua Komisi Made Sada, raker ini dihadiri Wakil Ketua Komisi II Wayan Regep, Sekretaris Komisi II Wayan Edy Sanjaya, dan sejumlah anggota seperti Wayan Sukses, Nyoman Artawa, IB Putra Manubawa, Made Suparta, dan Nyoman Gede Wiradana. Dari pihak OPD hadir Kadis Pariwisata Made Rudiarta, Kadis Pertanian dan Pangan Wayan Wijana, Kadis Perikanan Nyoman Suardana, Plt. Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Wayan Putra Yadnya, serta Sekretaris DLHK Badung.
Ketua Komisi II DPRD Badung Made Sada menyatakan, raker ini digelar serangkaian LKPJ Bupati Badung tahun 2024. “Sebelum kami membuat rekomendasi, tentu saja kami harus menggelar raker untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi OPD,” katanya.
Selain itu, tegas politisi Partai Demokrat tersebut, raker bertujuan untuk mengetahui realisasi program yang dijalankan selama tahun 2024. “Berapa realisasi program serta kendala-kendala apa yang dialami di lapangan sehingga program belum berjalan maksimal,” tegasnya.
Itulah yang nanti menjadi catatan serta rekomendasi yang akan diajukan untuk penyempurnaan serta kematangan sebuah program. “Catatan dan rekomendasi yang nanti disampaikan tentu saja untuk penyempurnaan program. Yang kurang bisa diperbaiki sehingga program yang dilaksanakan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat luas,” tegasnya.
Kadis Pariwisata Made Rudiarta melaporkan terkait angka kunjungan yang meningkat tetapi tingkat hunian malah turun. Dia tidak memungkiri bahwa angka kunjungan meningkat sekitar 0,75 persen. Saat ini angka kunjungan wisman mencapai 1.598.143 orang, sementara tahun sebelumnya hanya 1.352.109.
Dia memastikan, wisman saat ini banyak tinggal di rumah-rumah kos. Karena itu, dia minta dukungan untuk menjadikan rumah kos yang dihuni wisman dinaikkan statusnya menjadi home stay. “Dengan status home stay, otomatis bisa dikenakan pajak sesuai dengan regulasi,” ungkapnya.
Di sektor pertanian, Kadis Pertanian dan Pangan Wayan Wijana lebih banyak memaparkan program-program bantuan untuk kalangan petani. Di antaranya bantuan benih, pupuk serta alsintan. Satu lagi, Pemkab Badung sudah menggelontor asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam maupun karena serangan hama. Klaimnya Rp 6 juta per hektar.
Satu program yang tidak bisa berjalan karena tak didukung regulasi yakni menggaji petani. Walau begitu, insentif bagi petani diarahkan untuk program di atas seperti pupuk, benih, asuransi, dan alat-alat pertanian.
Kadis Perikanan Nyoman Suardana lebih banyak memaparkan terkait program budi daya perikanan lebih khusus lagi air tawar. Ini digenjot dengan pembangunan tiga balai pembenihan ikan air tawar di Kapal, di Baha dan di Pangsan.
Terkait sampah, Sekretaris DLHK memaparkan terkait produksi sampah serta upaya untuk pengolahannya. Selain dengan TPS3R yang sudah ada, pihak DLHK Badung juga sedang melakukan kajian terhadap teknologi terbaru untuk pengolahan sampah. “Ini penting karena selain sampah dari hotel dan restoran, sampah di Badung juga berasal dari rumah tangga dan sampah kiriman,” tegasnya.
Plt. Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Wayan Putra Yadnya memaparkan program-program yang ditujukan kepada UKM di Badung yang berjumlah di atas 44.000 UKM. Selain itu, pihaknya juga melaporkan program-program yang dilakukan untuk koperasi yang ada saat ini, termasuk Koperasi Merah Putih yang menjadi program pusat. (sar)
