bvn/sar
SEMARAK – Talkshow pengadaan barang dan jasa yang digelar DPD IAPI Bali serta PD Perpamsi, Jumat (16/5/2025) berlangsung meriah dengan menampilkan tiga narasumber.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Provinsi Bali bekerja sama dengan Pengurus Daerah (PD) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Bali, Jumat (16/5/2025) menggelar Talkshow Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Acara yang digelar di salah satu hotel di Denpasar tersebut menampilkan tiga narasumber dan diikuti ratusan peserta dari Perumda Air Minum kabupaten/kota di Bali khususnya yang menangani bidang pengadaan.
Ketiga narasumber yang tampil yakni Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Nusirwansahrul, SH, MH, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Heru Tarsila, SE, Ak., MM, dan Ketua DPD IAPI Bali Dr. Dewa Agung Gede Manu, SH, MH. Hadir juga jajaran direktur perumda air minum seperti Dirut Perumdam Tirta Mangutama Badung Wayan Suyasa dan direktur lainnya.
Ditanya di sela-sela acara, Ketua DPD IAPI Bali Dewa Agung Manu menyatakan, pihaknya menggelar talkshow semacam forum diskusi yang mempertemukan stakeholder pengadaan perumda air se-Bali hasil kerja sama IAPI Bali dengan Perpamsi. “Kami menghadirkan Asdatun Kejati Bali bersama jajaran Kasi Datun se-Bali dan Kepala Perwakilan BPKP Bali,” tegasnya.
Tujuannya, tegasnya, ingin menyelaraskan pemahaman mengenai posisi pengadaan barang dan jasa di BUMD utamanya BUMD air. Bagaimana tata kelola barang dan jasa yang mencerminkan entitas BUMD yang menyediakan layanan publik, di sisi lain juga entitas enterpreneur yakni untuk mendapatkan keuntungan. “Dua pemahaman ini harus kita selaraskan sehingga tata kelola BUMD selain akuntabel dan efisien, juga menyesuaikan karakteristik bisnis dari BUMN itu sendiri,” tegasnya.
Pemberian cenderamata bagi narasumber.
Karena itu, ungkapnya, Asdatun bicara dari sisi hukumnya, dan BPKP bicara dari segi pengawasan dan audit akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, sementara IAPI bicara soal tata kelola dan strategi pembangunan pengadaan di perumda. “Tentunya dilandasi dengan regulasi atau aturannya,” tegasnya.
Ditanya soal titik kritis atau risiko pengadaan, ungkap Dewa Agung Manu, semua pekerjaan tentu ada risiko. Dalam pengadaan barang dan jasa, ujarnya, sepanjang tidak melakukan suap, fiktif, mark-up, penipuan, dan persekongkolan, semua mitigasi risiko pengadaan itu sebuah proses manajemen yang wajib diadministrasikan. “Jadi ranah administrasi. Ketika bicara administrasi, tidak ada pidana sepanjang tidak melakukan lima hal tadi,” ujarnya.
Kalau pidana, katanya, sudah ranah personal atau tanggung jawab pribadi, tetapi risiko perusahaan dari sisi pengadaan adalah jika pengadaan tidak beres berarti cenderung tidak bisa memberikan layanan publik terbaik serta akan kehilangan keuntungan. Ketika kehilangan keuntungan, tak bisa jaga meomentum bisnis, dan tujuan BUMD tersebut dipastikan tidak jalan.
Untuk memitigasi risiko di era sekarang, katanya, mengarah kepada pengadaan era digital. Revolusi industri 4.0 mengamanatkan digitalisasi pengadaan tersebut. “DPD IAPI Bali mendorong dan memfasilitasi pembangunan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di BUMD. Kita buatkan platform sebagai sebuah pasar pengadaan digital pengadaan untuk mewadahi pengadaan barang saja di perumda air se-Bali,” katanya.
Dengan begitu dari sisi transparansinya serta akuntabilitas terjaga dan dari sisi efisien dan efektifnya terjaga. Dengan begitu, dua hal tadi layanan publik dan bisnisnya terjaga,” katanya.
Ketua PD Perpamsi Bali Wayan Suyasa menyambut baik talkshow ini karena menampilkan narasumber yang berkompeten dari Asdatun Kejati Bali, Kasi Datun Kabupaten/Kota, perwakilan BPKP, serta pesertanya dari anggota Perpamsi. Kegiatan ini sangat positif bagi insan pengadaan di Perumda Air Minum karena pengadaan merupakan tulang punggung dari perjalanan organisasi.
“Dengan pengadaan yang tepat, akan menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan yang menjadi rencana kerja perusahaan. Penyamaan persepsi di antara insan pengadaan karena perumda selain mempunyai tugas pelayanan publik juga memiliki tugas untuk mendapatkan profit,” tegasnya.
Saat dituntut profit, pihaknya tidak serta merta hanya mempertimbangkan harga, namun mempertimbangkan potensi-potensi lainnya yang berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Karena itu, GRC yakni good governance, risiko dan serta kepatuhan sangat ditekankan dalam pengadaan,” katanya sembari menambahkan, dari sisi hukum juga tidak boleh dilanggar.
Talk show berlangsung sangat semarak. Sejumlah peserta mengemukakan permasalahan-permasalahan yang ditemui terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya para narasumber pun memberikan tanggapan serta solusi secara taktis. (sar)
