bvn/hmpln
RDP – Dirut PLN Darmawan Prasodjo (kiri) didampingi Direktur Niaga dan Retail PLN, Edi Srimulyanti (kanan) saat memaparkan upaya transisi energi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Rabu (5/7).
JAKARTA (BALIVIRALNEWS) –
Komisi VII DPR RI mendukung PT PLN (Persero) untuk melanjutkan transisi energi sesuai peta jalan yang telah disusun guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Legislatif menilai, inisiatif PLN ini perlu mendapatkan dukungan penuh lewat pengawalan program hingga target tercapai.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengapresiasi langkah PLN dalam menjalankan rencana transisi energi. Menurutnya, PLN telah berjalan lebih maju dalam upaya transisi energi mencapai target NZE. “Komisi VII DPR RI mengapresiasi inovasi dan langkah-langkah yang dilakukan Dirut PT PLN (Persero) dalam pelaksanaan transisi energi menuju NZE pada tahun 2060 serta pencapaian kinerja terbaik,” kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu (5/7).
Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Halomoan Sitompul turut mengapresiasi langkah PLN dalam transisi energi. Menurutnya, PLN telah melakukan lompatan luar biasa dalam proses transisi energi menuju target NZE. “PLN telah melakukan upaya heroik melalui RUPTL paling hijau menekankan upaya dekarbonisasi, pembangkit berbasis dan pengembangan energi baru terbarukan,” ujar Hendrik.
Meski upaya transisi energi terdapat berbagai tantangan, Hendrik mendorong PLN tetap komitmen melakukan berbagai langkah demi mencapai target NZE di tahun 2060. “Ada pesan tadi disampaikan Pak Dirut harus selalu kita ingat yaitu tagline because PLN do really care. Jadi transisi memang harus dilakukan karena memang kita peduli, bukan hanya karena komitmen PLN. Untuk itu, semangat PLN untuk zero emission ini luar biasa. Hanya tinggal dijaga timelinenya,” ujar Hendrik.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN berinisiatif secara voluntary untuk melakukan transisi energi melalui berbagai upaya heroik, antara lain dengan menekankan upaya dekarbonisasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dan infrastruktur pendukung seperti smart grid dan control system, serta mengembangkan green ecosystem.
“Kami telah memiliki peta jalan transisi energi yang komprehensif. Kami komitmen menjalankan peta jalan tersebut untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat,” ucap Darmawan.
PLN telah membatalkan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2019-2028. Upaya ini bisa menghindari sekitar 1,8 miliar ton emisi CO2 dalam 25 tahun ke depan. PLN juga melakukan pembatalan terhadap 1,3 GW PLTU yang sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA). Inisiatif ini akan menghindari emisi karbon sekitar 200 juta ton CO2.
Selain itu, PLN mengganti 1,1 GW PLTU dengan pembangkit EBT dan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas. Upaya ini akan mampu menurunkan emisi sebesar 300 juta ton CO2. “Apa yang kita lakukan ini baru awal, jalan transisi energi masih panjang dan terus diakselerasi,” tutur Darmawan.
PLN juga melakukan dedieselisasi atau konversi 1 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini mampu menurunkan emisi sebesar 100 juta ton CO2.
Dalam masa transisi energi, PLN menggunakan teknologi co-firing di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara. Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa seperti pellet kayu, cangkang sawit dan sawdust (serbuk gergaji). Teknik ini biasa dilakukan dengan membakar secara bersamaan kedua bahan tersebut. Hingga saat ini, PLN telah berhasil melakukan co-firing di 37 PLTU dan akan terus meningkat menjadi 52 PLTU pada 2025. Upaya ini telah mampu menurunkan emisi sebesar 100 juta ton CO2.
Darmawan menegaskan bahwa co-firing ini dilakukan tak sekadar mengurangi emisi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan membangun ekonomi kerakyatan. PLN mengajak masyarakat untuk terlibat aktif membuat bahan baku co-firing, mulai dari penanaman tanaman biomassa hingga pengelolaan sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan pellet.
Sejalan dengan peluncuran perdagangan karbon di subsektor Pembangkit Tenaga Listrik oleh Kementerian ESDM pada tahun ini, PLN memastikan keikutsertaannya dengan melibatkan 21 PLTU (55 unit/mesin) yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Perdagangan karbon yang dilakukan melalui perdagangan emisi antar PLTU dan offset emisi dari pembangkit rendah karbon, merupakan bagian dari strategi PLN untuk mendukung dekarbonisasi dan mengembangkan bisnis hijau baru. (sar/hmpln)
