Beranda Bali News Diikuti Peserta Lintas Provinsi, BPR Kanti Gelar Pelatihan Nasional “Penguatan Proses Legal,...

Diikuti Peserta Lintas Provinsi, BPR Kanti Gelar Pelatihan Nasional “Penguatan Proses Legal, Etika Bisnis, dan Digitalisasi BPR/Koperasi”

Hosting Indonesia

sar

PELATIHAN – Direktur Utama Bank BPR Kanthi Made Arya Amitaba, SE, MM bersama Ketua OJK Bali-Nusra Giri Tribroto di sela-sela pelatihan nasional, Kamis (14/4).

 

GIANYAR (BALIVIRALNEWS) –

Industri jasa keuangan belakangan ini mengalami persaingan yang sangat ketat dan diprediksi akan terus meningkat di masa-masa mendatang. Selain persaingan, konsumen pun mengharapkan dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah, murah, cepat, aman, nyaman, kapan pun, dan di mana pun mereka berada.

Terlebih, belum barakhirnya pandemi covid 19 menghadirkan tantangan yang semakin besar bagi lembaga jasa keuangan, termasuk BPR dan koperasi, untuk dapat beroperasi dengan semakin efisien dan efektif, diperlukan penguatan kapasitas pengelola lembaga jasa keuangan dari segi legal, etika bisnis, dan digitalisasi. Untuk inilah, BPR Kanti berinisiatif menggelar pelatihan nasional yang diikuti 50 peserta dari berbagai atau lintas provinsi. Hal itu diungkapkan Direktur Utama Bank BPR Kanti, I Made Arya Amitaba, SE., MM., di sela-sela acara Pelatihan Penguatan Proses Legal, Etika Bisnis, dan Digitalisasi BPR/Koperasi, Kamis (14/4/2022) bertempat di Gedung Pusdiklat BPR Kanti, Gianyar.

“Tujuan kami menggelar pelatihan ini semata-mata untuk meningkatkan kepedulian pengelola BPR dan koperasi mengenai pentingnya penguatan kemampuan dalam menangani proses legal, melaksanakan etika bisnis, dan menerapkan digitalisasi,” ujarnya.

Dirut Bank BPR Kanti Made Arya Amitaba

Selain itu, ujarnya, untuk meningkatkan pengetahuan pengelola BPR dan koperasi mengenai berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan proses legal, etika bisnis, dan digitalisasi, serta memberikan contoh mengenai praktik dan kemanfaatan yang dapat diperoleh BPR dan Koperasi apabila melaksanakan proses legal, etika bisnis, dan digitalisasi secara optimal.

Sementara itu, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto, menyambut baik pelatihan yang diadakan BPR Kanti ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan serta melindungi konsumen perbankan, berkepentingan untuk mengembangkan perbankan agar memiliki kinerja yang baik. “Pengembangan perbankan, khususnya BPR dan koperasi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sehingga perbankan dapat tumbuh secara sehat dan berkesinambungan serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca Juga  Prioritas Keselamatan Masyarakat, Wagub Cok. Ace Pimpin Penyemprotan Disinfektan di Sejumlah Fasilitas Umum

Lanjutnya, transformasi digital di sektor perbankan adalah suatu keniscayaan. Selama beberapa tahun belakangan ini, tuntutan akselerasi digital semakin mengemuka didorong perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja. Kondisi demikian, katanya, mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank.

“Seiring dengan berbagai perkembangan dalam bisnis perbankan yang bergerak dalam strategi bisnis digital, OJK memandang berbagai pengaturan existing perlu lebih diperkuat khususnya pengaturan yang terkait dengan teknologi informasi di sektor perbankan,” tandasnya.

Narasumber dari pelatihan ini berasal dari OJK, iPro BPR, Digidata, MitraJasaLima, ChainSmart, IMFEA, dan LSP-MFI. Seluruh peserta dan narasumber mendapatkan sertifikat pelatihan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh Digidata dan iPro BPR. (sar/bvn)

Hosting Indonesia
Artikel sebelumyaKukuhkan Pengurus BVA Periode 2021-2026, Wagub Cok. Ace Tekankan Sinergitas dengan Pemda Guna Percepat Pemulihan Pariwisata
Artikel berikutnyaGiri Tribroto: Pengaruhi Daya Saing, Digitalisasi di Kalangan BPR Hukumnya Wajib