Beranda Badung News Jelang Idulfitri dan Nyepi, TPID Badung Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga

Jelang Idulfitri dan Nyepi, TPID Badung Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga

bvn/hmbi

HADIRI HLM TPID – Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Butet Linda H. Panjaitan menghadiri HLM TPID Badung yang digelar Rabu, 11 Maret 2025.

 

MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –

Pada 11 Maret 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) bertema “Mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Badung serta Menjaga Stabilitas Harga pada bulan Ramadhan, Idul Fitri 1446 H, dan Nyepi Tahun Caka 1947”. Pertemuan ini dipimpin langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Butet Linda H. Panjaitan, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Badung, Pimpinan Bulog Bali, pimpinan perangkat daerah, serta anggota TPID Kabupaten Badung.

Dalam arahannya, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan catatan BPS, Kabupaten Badung mengalami deflasi -0,89% (mtm) pada Februari 2025 dengan inflasi tahunan 0,98% (yoy), atau berada di bawah koridor target inflasi yang ditetapkan pemerintah 2,5±1%. Meskipun pada Februari tercatat deflasi, terdapat potensi peningkatan tekanan inflasi menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk merayakan hari raya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipasi untuk menjaga kenaikan harga pangan yang memiliki bobot inflasi tinggi, seperti daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, beras, minyak goreng, telur ayam ras, tomat, dan ikan tongkol.

Selanjutnya Kepala BPS Kabupaten Badung Komang Bagus Pawastra mengungkapkan, fenomena deflasi di Kabupaten Badung pada Februari 2025 bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang mencatat mengalami penurunan harga adalah cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras. Namun, masih terdapat beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga, seperti tepung terigu dan minyak goreng, sehingga perlu terus dipantau secara ketat.

Baca Juga  Badung Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Sekda Adi Arnawa: Tumbuhkan Spirit Kebangsaan Menuju Indonesia Emas

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Butet Linda H. Panjaitan menyatakan, menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri, risiko kenaikan harga cenderung meningkat. Terlebih lagi, Kabupaten Badung sebagai salah satu destinasi wisata internasional terkemuka, memiliki kebutuhan pangan yang tidak hanya mencakup konsumsi penduduk lokal, namun juga wisatawan yang jumlahnya cukup besar.

Sebagai upaya stabilisasi harga, diperlukan mitigasi melalui optimalisasi strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Beberapa upaya pengendalian harga yang direkomendasikan adalah penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah pemasok, perluasan contract farming dengan petani, serta kolaborasi dengan sektor perhotelan dan platform e-commerce untuk memperkuat akses masyarakat terhadap produk lokal.

Pada akhir pertemuan, Bupati Badung meminta agar jajarannya melakukan pemantauan secara intensif perkembangan program peningkatan produktivitas sektor pertanian, termasuk optimalisasi sistem irigasi dan mekanisasi budidaya pertanian. TPID Kabupaten Badung diarahkan untuk terus memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mendukung ketahanan pangan.

Peran strategis Perumda Pangan dan Pasar akan terus dioptimalkan, khususnya sebagai offtaker hasil pertanian untuk menjaga harga komoditas strategis tetap terjangkau. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung juga sedang merumuskan insentif khusus bagi petani untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

Dengan berbagai langkah strategis ini, TPID Kabupaten Badung optimis mampu menjaga inflasi dalam koridor target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,5±1%, serta mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. (sar/hmbi)