bvn/r
FOTO BERSAMA – Ketua Komisi II DPRD Badung Made Sada berfoto bersama dengan pimpinan OPD usai melakukan rapat kerja, Kamis (6/11/2025).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan empat organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung, Kamis, 6 November 2025.
Raker Komisi II DPRD Badung membahas dan memfinalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada memimpin raker didampingi anggota Komisi II, yaitu I Wayan Regep, I Wayan Edi Sanjaya, I Made Sudira dan I Nyoman Artawa.
Dalam keterangannya, Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada menyebutkan, raker kali ini hanya dapat dilakukan dengan empat OPD, karena keterbatasan waktu pembahasan anggaran. “Kami hari ini dari DPRD Badung, Komisi II melaksanakan raker dengan empat OPD, yang seharusnya kami punya sembilan mitra kerja, tetapi karena kami juga melakukan pembahasan kerja, jadi baru bisa dilakukan di sore hari,” kata Made Sada.
Made Sada mengakui pihaknya hanya bisa melakukan raker bersama empat OPD, yaitu PUPR, Perkim, selanjutnya dengan Kominfo dan DLHK.
Menurut Made Sada, raker ini lebih fokus untuk memaksimalkan pembahasan anggaran sesuai wacana Bupati Badung agar percepatan pengesahan APBD 2026 dapat segera dilakukan. “Tentu kita harus bersama membahas mana yang menjadi prioritas dari anggaran untuk dikerjakan, dan mana yang masih kurang supaya bisa kita maksimalkan dalam anggaran tersebut,” terangnya.
Made Sada menyebutkan, alokasi anggaran untuk masing-masing OPD cukup besar, di antaranya untuk Dinas PUPR sebesar lebih dari Rp3 triliun, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebesar Rp297 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebesar Rp374 miliar serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebesar Rp146 miliar.
Fokus PUPR: Kemacetan dan Estetika Utilitas
Made Sada juga menjelaskan, dari hasil Raker Komisi II DPRD Badung menyoroti dua hal utama pada Dinas PUPR, yakni persoalan kemacetan dan estetika utilitas. “Terkait kemacetan tentu jalan lingkar selatan dan jalan lingkar di Canggu juga supaya mulai dimaksimalkan lagi. Dan terkait juga jalan-jalan yang sudah mendapat penanganan supaya dimaksimalkan,” urainya.
Selain itu, Made Sada juga menegaskan pentingnya kualitas material pekerjaan proyek pemerintah. “Seperti misalnya bahan dari paving trotoar yang kurang baik, juga sudah ditegaskan oleh pihak teknis bahwa jika dalam pengerjaan barangnya tidak maksimal dan kualitasnya tidak baik, itu bisa tidak dibayar,” ujarnya.
Terkait Dinas Perkim, Komisi II DPRD Badung menyoroti program bedah rumah yang saat ini sudah menerima sekitar 1.600 permohonan dari masyarakat.
“Dari anggaran bedah rumah itu sampai saat ini yang sudah dianggarkan yaitu sebesar Rp30 juta untuk renovasi, dan yang baru adalah Rp50 juta. Kami harapkan di tahun 2026 ini ada penganggaran lebih supaya ada kajian lagi, karena kasihan sekali kalau masih dengan anggaran Rp50 juta sepertinya tidak cukup,” kata Made Sada. (sar)
