sar
BERBAUR – Paslon Nyoman Giri Prasta dan Ketut Suiasa berbaur dengan pimpinan partai koalisinya menjawab pers seusai tatap muka dengan tokoh masyarakat, Sabtu (12/12/2020).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Selain mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Badung yang kembali mempercayainya untuk menjadi Bupati dan Wabup Badung periode 2021-2026, paslon GIRIASA juga memastikan program prorakyat di Badung takkan terpangkas alias tetap berjalan. Hal itu dikemukakannya saat jumpa pers dengan media dan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kuta, Sabtu (12/12/2020).
Giri Prasta mengungkapkan, di masa pandemi ini pendapatan Badung rata-rata Rp 190 miliar per bulan. Secara kumulatif terkumpul dana Rp 570 miliar ditambah kas daerah Rp 300 miliar. “Jumlah kas daerah saat ini mencapai Rp 870 miliar,” ujarnya.
Menurut Giri Prasta, kas daerah ini diprioritaskan untuk membayar gaji PNS dan tenaga kontrak, santunan kematian, tunjangan penunggu pasien, tunjangan lansia serta biaya upakara Panca Yadnya di masyarakat. “Dengan anggaran ini, dipastikan semua program prorakyat Badung bisa tetap berjalan,” ujar Giri Prasta.
Sementara pasangannya Ketut Suiasa memaparkan sejumlah strategi yang bakal dilakukannya untuk eksisnya program-program prorakyat di masa pandemi sekarang ini dan ke depannya. Setidaknya ada dua strategi yang akan dilakukan.
Pertama, menurut Suiasa, adalah strategi internal. Ke dalam, pihaknya akan melakukan optimalisasi pendapatan melalui pajak. Selain meningkatkan optimalisasi pajak untuk meningkatkan pendapatan, pihaknya juga akan berupaya menagih piutang pajak yang kini jumlahnya mencapai di atas Rp 600 miliar. “Soal teknis bagaimana menagihnya, kami masih bahas dan belum bisa kami ungkapkan sekarang,” ujarnya.
Kedua, ujar Suiasa, adalah strategi eksternal. Pihaknya akan berjuang untuk meningkatkan dana perimbangan dari pusat berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) serta dana insentif daerah (DID).
Saat ini, PAD Badung banyak terserap untuk membayar aparatur yang sesungguhnya menjadi kewajiban pemerintah pusat. Dari kebutuhan Rp 907 miliar, Badung hanya kebagian DAU Rp335 miliar. “Sisanya dibayar dari kas daerah,” ujar pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan tersebut.
Demikian juga dengan DAK. Selama ini, Badung kebagian DAK yang sangat minim. Kebanyakan belanja infrastruktur dibiayai dari kas daerah. Ke depan terutama di saat covid-19 yang belum ada kepastian kapan berakhir, DAK ini akan menjadi perjuangan Badung.
Demikian juga soal DID yang berkaitan dengan tingkat kedisiplinan Pemkab Badung membahas regulasi atau aturan terutama yang terkait dengan Ranperda APBD. Karena sangat disiplin terutama dari sisi waktu pembahasan, Badung dipastikan akan memperoleh tambahan anggaran dari DID ini.
Dengan tambahan dana tang didapat nantinya, dipastikan semua program prorakyat termasuk program wajib Pemkab Badung bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Ini sejumlah strategi yang akan kami lakukan sehingga program prorakyat tetap berjalan,” tegas Suiasa.
Editor N. Sarmawa
