bvn/sar
MAHASISWA UNY – Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Badung menerima kunjungan dan studi lapangan dari mahasiswa dan dosen pendamping dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNY, Senin (8/1/2024).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
DPRD Kabupaten Badung menerima kunjungan studi lapangan dari mahasiswa dan dosen pendamping dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (8/1/2024).
Kunjungan Lembaga Semester Gasal Tahun Ajaran 2023-2024 ini bertujuan agar mahasiswa mampu mempelajari dan menganalisis tata kelola pemerintahan berkaitan dengan fungsi lembaga legislasi daerah, khususnya DPRD Kabupaten Badung. Selanjutnya, hasil observasi dan analisis ini akan disajikan dalam bentuk data yang tersusun sistematis.
Pada kesempatan tersebut, Kabag Keuangan DPRD Kabupaten Badung Drs. Putu Ngurah Thomas Yuniarta, M.Si., didampingi I Gusti Made Putra Kencana selaku Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda DPRD Kabupaten Badung menyampaikan, pihaknya ditugaskan Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk menerima kunjungan dari para mahasiswa dan dosen UMY mengenai ilmu tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung.
Hal tersebut dikarenakan Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata mengikuti kegiatan rapat internal dengan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta beserta instansi terkait dalam menyikapi persiapan kegiatan APBD 2024 yang harus sudah tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.
Demikian pula, Komisi DPRD Badung berhalangan hadir karena tugas. Oleh karena menyangkut tentang keuangan daerah DPRD Badung, maka diwakilkan oleh Kepala Bagian Keuangan DPRD Badung dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kabupaten Badung yang menerima kunjungan tersebut. “Hal ini sangat bagus bagi kami tentunya, karena banyak menerima masukan, kemudian pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan visi misi dan tugas dari anggota Dewan sebagai lembaga legislatif,” kata mantan Kabag Humas dan Protokol tersebut.
Lebih jauh disebutkan, para mahasiswa UMY mempertanyakan tentang sistem anggaran daerah, pelaksanaan hingga sistem pengawasannya. “Tentunya sangat bermanfaat bagi mereka, biar kita bisa sampaikan bahwa fungsi controlling dan budgetting, bahkan ada yang bertanya bagaimana kontrol terhadap anggota Dewan,” terangnya.
Terkait fungsi kontrol terhadap anggota Dewan, pihaknya menyampaikan, bahwa DPRD Badung memiliki Badan Kehormatan yang sudah sangat jelas tugas dan fungsinya, sehingga diharapkan para mahasiswa dapat mendalami tugas-tugas anggota Dewan, apalagi mereka saat usia sekarang ini sangat kritis terhadap segala permasalahan yang ada di Negara Republik Indonesia.
Dari hasil kunjungan ini, Thomas Yuniarta berharap nantinya para mahasiswa tertarik menekuni ilmu tata kelola pemerintahan. Tidak hanya menjadi ASN, eksekutif maupun legislatif, namun mereka juga bisa terjun dalam dunia usaha. “Mereka tidak harus jadi ASN atau eksekutif, bisa juga jadi anggota legislatif dan juga dunia usaha. Mereka bisa semuanya, karena ilmu pemerintahan itu khan sifatnya sangat luas,” sebutnya.
Nantinya mereka sudah masuk ke dunia Legislatif sebagai anggota Dewan dan anggota parpol, tentunya ilmu tata kelola pemerintahan sangat bermanfaat bagi mereka. “Jadi, apalagi tadi mereka menanyakan bagaimana kok bisa dominasi besar dari partai besar. Mereka terus bertanya-tanya dan ilmu itu sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik mahasiswa,” ungkapnya.
Dosen Pendamping dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Ulung Pribadi mengatakan, pihaknya memilih kunjungan ke DPRD Badung, lantaran PAD Badung sangatlah besar Rp 9,5 triliun dalam setahun. “Itu sangat luar biasa besar. Hanya Riau, saya kira bisa menyaingi PAD Badung,” terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya membawa 84 orang mahasiswa, yang biasanya sudah menerima konsep-konsep ilmu pemerintahan di bangku kuliah. Untuk itu, sekarang realitasnya, para mahasiswa lebih memahami dunia pemerintahan, khususnya di Kabupaten Badung, termasuk pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. (sar)
